Pemenang Lelang Frekuensi Harus Bangun Jaringan

JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir bisa dipastikan jika PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom menjadi pemenang lelang frekuensi radio 2,3 GHz dengan harga harga Rp 1 triliun.

Jika pekan ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah mengeluarkan surat penetapan pemenang lelang, Telkomsel dapat segera memanfaatkan frekuensi tersebut.

Kahlil Rowter, Pengamat Ekonomi dan Kepala Ekonom Danareksa, menilai harga lelang frekuensi radio 2,3 GHz yang dimenangkan Telkomsel terbilang wajar dan relatif murah.

Padahal kebutuhan frekuensi radio bagi perusahaan telekomunikasi sangatlah besar. Di sisi lain frekuensi yang dilelang oleh Kemenkominfo tersebut merupakan sumberdaya terbatas dan kanal terakhir yang tersedia di frekuensi radio 2,3 GHz.

(Baca: Telkomsel Menangi Lelang Frekuensi 2.300 MHz Rp 1 Triliun)

Kahlil optimistis, dengan menggeluarkan dana sebesar Rp 1 triliun untuk mendapatkan 30 Mhz, potensi pendapatan Telkomsel akan mengingkat.

“Saya optimis, dalam beberapa tahun Telkomsel sudah dapat balik modal. Jika dihitung secara cermat, biaya frekuensi yang dikeluarkan oleh Telkomsel tidak lebih dari 10 persen pendapatan,” terang Kahlil, dalam pernyataan tertulis yang diterima KONTAN.

Merujuk laporan keuangan Telkomtahun 2016, kepemilikan frekuensi Telkomsel hanya 52,5 Mhz. Pendapatan dari frekuensi tersebut mencapai Rp 86,7 triliun dengan laba bersih Rp 28,1 triliun.

Sementara biaya untuk membayar frekuensi tahun 2016 mencapai Rp 3,6 triliun atau setara Rp 0,07 per Mhz. Sedangkan harga frekuensi 2,3 Ghz adalah Rp 1 triliun untuk 30 Mhz atau setara Rp 0,033 per Mhz.

Murah atau Mahal?

Sementara Muhammad Ridwan Effendi, Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) juga menilai, harga frekuensi yang dimenangkan Telkomsel masih lebih murah dibandingkan negara Asia Tenggara lain.

Karena murahnya harga frekuensi di Indonesia, Kahlil meminta agar Kemenkominfo mengikat para operator telekomunikasi dengan komitmen pembangunan minimal 10 tahun.

Sehingga pemerintah harus bisa memastikan yang akan memenangkan lelang frekuensi itu bukanlah broker. Tetapi perusahaan yang benar-benar ingin mengembangkan usaha telekomunikasi di Indonesia.

Menurut dia, jika dikelola dengan baik, frekuensi akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, negara dan perusahaan telekomunikasi. Namun jika niatnya hanya untuk dijual kembali, bisa dipastikan mereka akan mengalami kerugian.

"Saya berharap lelang frekuensi 2,1 Ghz mendatang juga bisa memberikan harga yang terbaik bagi negara,"ujar Kahlil. (Ahmad Febrian)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Pemenang Lelang Frekuensi Harus Bangun Jaringan" pada Kamis (19/10/2017).