Kata Kemenag soal Standar Layanan Minimum Haji dan Umrah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyarankan Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan standar pelayanan minimum (SPM) penyelenggaraan haji dan umrah. Kasubdit Pembinaan Umrah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Arfi Hatim menjelaskan sebenarnya instansinya telah menyusun SPM.

"Sudah ada aturan tentang pelayanan minimal yang harus diberikan, tapi memang belum rinci. Standar pelayanan itu ada di dalam PMA 18 (Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah)," kata Arfi, kepada wartawan, di kantor KPPU, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).

Dia mengatakan, Kemenag sudah menyusun SPM sejak dua tahun lalu. Hanya saja, baru tahap pembahasan dan belum ditetapkan. Kemenag meminta masukan dari asosiasi serta KPPU terkait penyusunan SPM penyelenggaraan haji dan umrah.

(Baca: KPPU Minta Kemenag Tetapkan Standar Penyelenggaraan Haji dan Umrah )

Adapun, hari ini, KPPU menyelenggarakan diskusi terbatas mengenai penyelenggaraan haji dan umrah.

"Kami minta masukan kepada mereka, kemudian secara internal pun (dibahas) karena di PMA sudah membahas sedikit tentang standar pelayanan. Nah SPM yang sudah ada ini dileburlah ke dalam revisi PMA 18," kata Arfi.

Dia menargetkan, SPM penyelenggaraan umrah dan haji dapat ditetapkan tahun ini. Menurut Arfi, pembahasan SPM ini lama karena perjalanan umrah terbilang unik. Sebab, tak ada batasan jemaah dan batas waktu dalam pelaksanaan umrah.

Contohnya, rombongan terdiri dari 5 orang saja sudah dapat berangkat umrah. Selain itu, banyak jemaah yang melaksanakan umrah kurang dari 2 pekan. Hal-hal itulah yang perlu dibahas dalam penyusunan SPM.

"Ini SPM berlaku untuk pelaku usaha dan harganya (biaya haji) untuk regulator. Tapi SPM ini dibuat sebagai perlindungan kepada konsumen," kata Arfi.

Sebelumnya, Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengungkapkan penetapan SPM penyelenggaraan haji dan umrah penting. Sebab, banyak laporan mengenai operator yang menelantarkan jemaahnya. Jemaah sudah membayar lunas, namun pelayanan tidak sesuai harapan.

Penetapan SPM, lanjut dia, akan mendorong penyelenggara haji dan umrah untuk berinovasi dalam memberi pelayanan kepada jemaah. Selain itu, penetapan SPM juga membuat biaya haji dan umrah menjadi lebih efisien.

"Kemudian operator juga banyak menawarkan tarif umrah dan haji yang sangat murah, yang kalau kita lihat faktualnya, enggak mungkin bisa berangkatkan jamaahnya. Oleh sebab itu, kami mendorong sudahlah daripada kejadian ini berulang-ulang terus, harusnya pemerintah menetapkan SPM," kata Syarkawi.