Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klinik BUMN, Strategi Rini "Sembuhkan" BUMN Merugi

Kompas.com - 24/10/2017, 13:23 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Rini Soemarno mengakui masih ada beberapa perusahaan pelat merah yang merugi dan tidak menyetorkan deviden kepada negara.

Rini mengungkapkan, dahulu pihaknya kerap membiarkan hal tersebut dan BUMN merugi tidak dapat tertangani secara baik.

"Memang kami seringkali ada saat di mana (perusahaan) sudah rugi bukannya melakukan sesuatu, malah menutupi ruginya. Akhirnya malah tambah rugi," kata Rini dalam acara "Satu Jam Eksklusif" yang ditayangkan di Kompas TV, Senin (23/10/2017) malam.

Dengan demikian, dirinya membuat program spesifik untuk "menyembuhkan" BUMN merugi tersebut. Kementerian BUMN membuat Klinik BUMN.

(Baca: Kritik Faisal Basri soal Pengelolaan BUMN)

Kementerian BUMN melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah yang masuk Klinik BUMN.

Selain itu, Kementerian BUMN juga melihat kemungkinan mengenai tindakan apa saja yang dapat dilakukan agar perusahaan tersebut kembali dapat beraktivitas dan meraih keuntungan.

Dia mencontohkan PT Barata Indonesia (Persero), perusahaan produsen mesin kecil yang sudah masuk "Klinik BUMN".

Pihak Kementerian BUMN nantinya akan mengkaji, mengapa Barata sampai merugi. Ternyata mereka merugi karena tidak mendapat pesanan pembuatan mesin kecil.

Di sisi lain, BUMN melihat PT PLN (Persero) memiliki banyak komponen yang masih impor dari luar negeri, namun mudah aus.

Kemudian, kedua perusahaan itu bekerja sama. Rini menyebut, langkah ini membuat BUMN merugi semakin membaik.

Adapun "dokter-dokter" pada klinik BUMN merupakan para Deputi yang selalu melakukan pengawasan. Setiap minggu, Rini selalu menanyakan progress perbaikan BUMN merugi kepada para Deputi.

Di sisi lain, dia menekankan bahwa BUMN merupakan perusahaan milik negara dan masyarakat. Tugas BUMN kini adalah meningkatkan nilai dan kontribusi kepada negara. BUMN harus dapat meningkatkan nilai, karena merupakan investasi negara.

"Dari sisi ini kemudian yang saya dorong dan Pak Presiden tekankan adalah go public. Sehingga masyarakat bisa ikut menikmati keuntungan, maupun juga menjadi pemegang saham dari BUMN," kata Rini.

Kompas TV Komitmen investasi terus digali antara Indonesia dan Arab Saudi. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh perusahaan minyak dan gas Pertamina dengan Saudi Aramco. Nilai kerjasama yang mencapai 5 Miliar Dollar Amerika atau setara Rp 67 Triliun ini hanya untuk proyek kilang pemurnian milik Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah. Kesepakatan yang diberikan oleh Aramco ini di bawah kesepakatan serupa dengan petronas yang mencapai 7 Miliar Dollar Amerika Serikat. Selain Pertamina, BUMN lain yang menyepakati investasi dengan investor Arab Saudi adalah Wijaya Karya. Wika akan berekspansi ke Arab Saudi, melalui Adil Makki Contracting Company, AMCO. Sebenarnya, kerja sama semacam ini bukan hal baru. Banyak perusahaan konstruksi asal Indonesia yang mendapat proyek besar di Arab Saudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com