Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desa Labuhan Didorong Jadi Kampung Iklim Pertama di Madura

Kompas.com - 25/10/2017, 16:07 WIB

BANGKALAN, MADURA – Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, didorong untuk menjadi desa pertama di Madura yang terlibat dalam Program Kampung Iklim (Proklim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Desa Labuhan saat ini merupakan desa binaan PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO).

Desa ini berhasil melakukan konservasi  dan rehabilitasi kawasan mangrove. Keberhasilan ini menjadi pendukung Desa Labuhan berpartisipasi dalam gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, Diah Susilowati mengatakan, pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mengusulkan Desa Labuhan menjadi desa atau kampung iklim.

(Baca: Mangrove, Benteng Nelayan Halau Abrasi di Pesisir Tanjung Mas Semarang

"Kawasan mangrove lebih efektif sekitar 5 persen dalam menyerap emisi karbon dibandingkan kawasan hutan lain," kata dia saat "Sosialisasi dan Penyuluhan Lingkungan di Taman Pendidikan Mangrove (TPM), Labuhan Bangkalan, Jatim, melalui siaran pers, Rabu (25/10/2017).

Dia mengatakan di dalam Kampung Iklim, warga diberdayakan secara ekonomi dengan mengedepankan aspek lingkungan, seperti penanaman mangrove yang telah dilakukan warga Labuhan.  

Selain itu, pengelolaan sampah didorong menjadi biogas, membentuk embung (waduk) guna meningkatkan cadangan air, atau peningkatan kapasitas warga sekitar  agar berupaya menjaga lingkungan dan kebersihan.

"Apabila sudah masuk Proklim, sumbangan suatu desa terhadap pengurangan efek GRK bisa dihitung dengan pasti,” katanya.

Selama ini, tutur dia, belum ada satu desa pun di Madura yang mendapat status kampung iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Bahkan untuk level provinsi saja baru ada beberapa seperti desa di Bojonegoro, Blitar dan Malang. "Mekanismenya diusulkan dari daerah, lalu pusat yang menilai dan memutuskan," kata dia.

Prolim sendiri merupakan gerakan nasional yang diluncurkan pada Desember 2016, walau program ini sudah berjalan sejak 2012.  

Kriteria lokasi Proklim juga diperluas mencakup wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi secara berkesinambungan, seperti komunitas pondok pesantren, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Hal ini juga sebagai wujud pelaksanaan Perjanjian Paris dimana Pemerintah RI telah meratifikasinya menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim.

General Manajer (GM) PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) Kuncoro Kukuh mengatakan PHE WMO berkomitmen untuk mendukung pembentuan Proklim di Labuhan.

Halaman:



Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com