Hari Listrik Nasional, YLKI Minta PLN Tingkatkan Pelayanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti beberapa poin dalam peringatan Hari Listrik Nasional (Harlisnas) yang diperingati tiap 27 Oktober.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengimbau PT PLN untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen.

"Mengingat saat ini potret pelayanan PT PLN merupakan sektor yang masih banyak dikeluhkan oleh konsumen," kata Tulus, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (27/10/2017).

Berdasarkan data Bidang Pengaduan YLKI, pengaduan konsumen listrik menduduki peringkat ke-6 dari total pengaduan konsumen. Hal ini, lanjut dia, menandakan bahwa pelayanan PT PLN masih belum maksimal di mata konsumen.

(Baca: Rini Sebut Sri Mulyani Tepat Ingatkan Risiko Gagal Bayar PLN untuk Proyek 35.000 MW)

Adapun beberapa hal yang masih dikeluhkan konsumen, seperti gangguan pemadaman atau pemadaman bergilir.

Kemudian rendahnya voltase, praktik operasi penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) yang sering menyalahkan konsumen, dan adanya biaya siluman sambung baru oleh oknum PT PLN atau mitra PT PLN.

"Kami mendesak Kementerian ESDM untuk meningkatkan jumlah dan presentase kompensasi kepada konsumen, jika PT PLN tidak mampu memenuhi janji tingkat mutu pelayanannya. Mengingat saat ini, mayoritas konsumen PT PLN sudah dikenakan tarif keekonomiannya," kata Tulus.

Tulus memandang, pemerintah tidak fair jika tarif keekonomian sudah diterapkan, namun pelayanan masih banyak dikeluhkan.

Selain itu, menurut dia, jaringan listrik PLN masih buruk. Meskipun manajemen PLN mengklaim sudah tidak ada "zona merah" di Indonesia.

Dia menyebut, di Jakarta masih ada yang tegangan listriknya masih di bawah 200 volt. Padahal seharusnya tegangan yang standar adalah 220 volt.

"Kalau di Jakarta saja masih di bawah 200 volt, bagaimana di luar Pulau Jawa? YLKI menduga, kondisi tersebut karena sumber dana PLN banyak tersedot untuk pembiayaan program pembangkit 35.000 MW," kata Tulus.

Di sisi lain, YLKI meminta pemerintah secara konsisten memasok energi baru terbarukan ke pembangkit PT PLN.

Program 35.000 MW, lanjut dia, seharusnya lebih banyak dipasok dengan energi baru terbarukan, minimal energi yang lebih bersih atau clean energy, seperti gas.