Ini Perbaikan Kemudahan Berbisnis Indonesia di Mata Bank Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menempati peringkat ke-72 dari seluruh negara untuk kemudahan berbisnis atau ease of doing business tahun 2018 menurut Bank Dunia. Peringkat ini naik dari 91 pada tahun sebelumnya.

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo A Chaves, menjelaskan sejumlah perbaikan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia hingga bisa naik peringkat. Apa saja?

"Biaya memulai usaha dibuat lebih rendah, dari sebelumnya 19,4 persen turun jadi 10,9 persen pendapatan per kapita," kata Rodrigo A Chaves melalui keterangannya kepada pewarta pada Rabu (1/11/2017).

Kemudian, Bank Dunia juga menilai pemerintah Indonesia telah melakukan perbaikan dalam hal biaya sambungan listrik dengan mengurangi biaya sambungan dan sertifikasi kabel internal.

(Baca: Bank Dunia: Kemudahan Berbisnis Indonesia Naik ke Peringkat 72 )

Chaves mengungkapkan, jika biaya untuk sambungan listrik sebelumnya sebesar 357 persen dari pendapatan per kapita, kini turun jadi 276 persen.

"Di Jakarta, dengan proses permintaan untuk sambungan baru yang lebih singkat, listrik juga bisa didapat dengan lebih mudah," tutur dia.

Poin berikutnya tentang peningkatan akses perkreditan dengan dibukanya biro-biro kredit baru, kemudian adanya sistem penagihan pajak, bea cukai, hingga pendapatan bukan pajak secara elektronik untuk perdagangan lintas negara.

Dengan sistem tersebut, waktu mengurus dokumen saat kegiatan impor turun dari 133 jam menjadi 119 jam.

"Pendaftaran properti pun dibuat lebih murah dengan pengurangan pajak transfer, sehingga mengurangi biaya keseluruhan, yang awalnya 10,8 persen jadi 8,3 persen dari nilai properti," ujar Chaves.

Poin terakhir adalah adanya peningkatan hak dan peran dari pemegang saham minoritas. Peningkatan hak dan peran yang dimaksud misalkan saat pengambilan keputusan perusahaan besar serta transparansi kinerja perusahaan.

Semua indikator yang telah disebutkan merupakan reformasi di berbagai bidang yang berpengaruh pada aspek kemudahan berbisnis di Indonesia, sebagaimana ditulis dalam laporan Bank Dunia bertajuk Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs.

Indikator tersebut didapat dari pengukuran terhadap dua kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya.