Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK Nilai Program Cetak Sawah Kementan Tak Langgar Aturan

Kompas.com - 06/11/2017, 13:15 WIB
Achmad Fauzi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai program cetak sawah yang dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan) bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan peraturan yang ada. 

Anggota IV BPK, Rizal Djalil mengatakan, berdasarkan hasil audit program cetak sawah yang bekerja sama dengan TNI tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 26 ayat 2 huruf a yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola. 

Seperti diketahui, program cetak sawah Kementan yang bekerja sama dengan TNI telah dimulai pada tahun 2015.

Program ini merupakan program yang membuat lahan tidak produktif seperti hutan, menjadi lahan produktif yang bisa menghasilkan produk pertanian.

(Baca: Program Cetak Sawah Baru Kementan Hadapi Kendala)

"Khususnya soal pengadaan barang dan jasa, tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, demikian juga yang dibawahnya," ujar Rizal di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (6/11/2017). 

Menurut Rizal, adanya bantuan TNI program cetak sawah tersebut malah semakin berjalan dengan baik. Dia mengungkapkan, capaian luasan cetak lahan terus bertambah. 

"Capaian hektarnya sampai triwulan II 2017 sudah tercetak 150.995 hektare dari seluruh wilayah yang sudah diprogramkan. Dengan alokasi realisasi anggaran Rp 2,6 triliun dari Rp  4,1 triliun keseluruhan anggarannya programnya," jelas dia. 

Meski demikian, Rizal merekomendasikan agar Kementan melaksanakan program turunan dari program cetak sawah. Salah satunya, mengenai status kepemilikan lahan setelah dicetak menjadi sawah. 

"Khusus mengenai status kepemilikan lahan kami menyarankan tadi supaya jelas. Jadi proses hibahnya mohon diproses bahwa diserahkan kepada masyarakat. Sehingga tidak ada ketidakjelasan tentang status aset yang sudah dikerjakan oleh TNI," pungkas dia.

Kompas TV Alami Kekeringan, Sejumlah Lahan Pertanian Gagal Panen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Spend Smart
Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Spend Smart
Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com