BPS: Masyarakat Lebih Senang Travelling ketimbang Belanja

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, saat ini telah terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat di Indonesia, kini masyarakat lebih memilih beriwisata (leisure) ketimbang menggunakan uangnya untuk berbelanja.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa indikator pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2017.

"Masyarakat mulai bergeser dari konsumsi non-leisure ke leisure, jadi ada indikasi yang kuat  konsumsi leisure pada kuartal ini lebih kuat," ujar Suhariyanto usai konferensi pers terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2017 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Suhariyanto menjelaskan, salah satu indikatornya adalah meningkatnya konsumsi masyarakat pada hotel dan restoran.

(Baca: Tingkat Konsumsi Masyarakat Makin Membaik)

Pada kuartal III 2017 ini, restoran dan hotel tumbuh signifikan dari 5,01 persen di kuartal III 2016 menjadi 5,52 persen di kuartal III 2017.

Menurutnya, indikator restoran, hotel, hingga rekreasi terua mengalami peningkatan, meskipun kontribusi terhadap konsumsi rumah tangga belum terlihat signifikan sekitar baru mencapai 14 persen hingga 15 persen.

"Jadi pergeseran pola konsumsi mengarah kesana. Pola perubahan konsumsi ini perlu diwaspadai, seperti maraknya media sosial online yang menawarkan tarif wisata murah dan berpengaruh ke gaya hidup masyarakat," jelasnya.

Suhariyanto mengatakan, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 55,68 persen terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2017 sebesar 5,06 persen.

Sementara itu, berdasarkan data BPS, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada September 2017 mencapai rata-rata 58,42 persen atau naik 4,26 poin dibandingkan TPK September 2016 yang sebesar 54,16 persen.

Demikian juga, jika dibanding dengan TPK Agustus 2017 yang tercatat 58,00 persen, TPK September 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,42 poin.

TPK tertinggi tercatat di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 74,11 persen, diikuti Provinsi Bali sebesar 72,64 persen, dan Provinsi DKl Jakarta yaitu sebesar 68,13 persen, sedangkan TPK terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 30,61 persen.