Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saran Sri Mulyani bagi Bea Cukai untuk Tingkatkan Penerimaan

Kompas.com - 08/11/2017, 21:26 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi memaparkan arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait strategi peningkatan penerimaan pajak dari sektor cukai. Strategi yang pertama adalah berfokus pada optimalisasi untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun 2017.

"Lalu soal pengawasan impor serta cukai yang berisiko tinggi, termasuk di dalam untuk cukai adanya ekstensifikasi. Kemudian yang ketiga adalah penguatan organisasi," kata Heru kepada pewarta pada Rabu (8/11/2017).

Untuk realisasi penerimaan pajak cukai per tanggal 7 November 2017, menurut Heru, sudah terpenuhi sebesar 62,76 persen atau setara dengan Rp 130 triliun.

Dia menyebutkan, biasanya penerimaan pajak akan melonjak menjelang akhir tahun, sehingga pihaknya optimistis target penerimaan pajak cukai tahun 2017 akan terpenuhi.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III di Atas Prediksi Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani IndrawatiKOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
"Di bulan 12 tahun kemarin dalam satu bulan saja kami menerima cukai rokok itu sampai Rp 47 triliun, satu bulan saja dari cukai rokok," tutur Heru.

Guna optimalisasi pajak cukai, Heru mengaku diminta Sri untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, terutama dalam hal pengawasan terhadap importir maupun pengusaha cukai yang berisiko tinggi.

Adapun terlepas dari tiga poin yang telah disebutkan sebelumnya, Sri berpesan secara khusus agar Ditjen Bea dan Cukai memberi layanan yang lebih baik bagi industri kecil dan menengah.

Salah satu cara melayani IKM adalah dengan pro aktif menanyakan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Tujuannya, supaya bahan baku IKM di Indonesia bisa dengan mudah diimpor dan statusnya juga dipastikan legal.

"Bahan baku yang selama ini dari impor borongan bisa dilakukan legal dari sentra logistik, bisa dalam bentuk pusat logistik berikat, yang penting harus tetap mudah dan legal," ujar Heru.

Baca juga: Sri Mulyani Tak Ingin Lagi Ada Suara Gaduh soal Pajak

Kompas TV Kapan Indonesia bisa bebas dari utang? Yuk simak wawancara Jurnalis Digital KompasTV, Dian Septina dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com