Perbankan Syariah Harus Fokus Biayai Proyek Infrastruktur - Kompas.com

Perbankan Syariah Harus Fokus Biayai Proyek Infrastruktur

Sakina Rakhma Diah Setiawan
Kompas.com - 10/11/2017, 14:00 WIB
Media briefing Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Grand City Surabaya, Jumat (10/11/2017).KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Media briefing Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Grand City Surabaya, Jumat (10/11/2017).

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, pendanaan yang besar pun dibutuhkan agar proyek-proyek tersebut dapat terealisasi.

Peluang ini sudah sepatutnya ditangkap oleh industri perbankan syariah nasional. Head of Sharia Banking Maybank Indonesia Herwin Bustaman menjelaskan, perbankan syariah bahkan saat ini harus fokus ke pembiayaan infrastruktur.

Pasalnya, selama ini perbankan syariah cenderung lebih banyak fokus ke pembiayaan ke sektor ritel dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Banyak sekali proyek-proyek pemerintah yang fokus ke infrastruktur. Kebutuhan dana yang diperlukan sekitar 450 miliar dollar AS," jelas Herwin dalam media briefing di Grand City Surabaya, Jumat (10/11/2017).

(Baca: Pangsa Pasar Perbankan Syariah Nasional Bisa di Atas 7 Persen)

Sekitar 50 persen pendanaan untuk proyek infrastruktur nasional diperoleh dari Public Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Swasta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun sisanya berasal dari swasta.

Pada saat yang sama, total aset perbankan syariah hanya mencapai kisaran 30 miliar dollar AS. Apabila pemerintah mendorong pembiayaan infrastruktur dengan skema syariah, misal 20 persennya saja, maka total aset perbankan syariah juga bisa meningkat.

Terkait kemampuan perbankan syariah dalam pembiayaan proyek infrastruktur, Herwin menyatakan sudah ada bukti keberhasilan. Baru-baru ini, sindikasi perbankan syariah mengucurkan pembiayaan senilai Rp 4,3 triliun untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Sindikasi perbankan syariah tersebut melibatkan Maybank Indonesia, PT Bank Mandiri Syariah, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Negara Indonesia Syariah, dan PT Bank Permata Syariah. Kredit investasi dengan skema syariah itu adalah yang pertama bagi PLN dan yang terbesar di Indonesia.

(Baca: Tahun 2017, Rasio Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Ditargetkan Turun Jadi 3,45 Persen)

Herwin menyatakan, sindikasi pembiayaan ini akan memberikan dampak yang sangat baik. Investor-investor asing pun melihat ini sebagai peluang untuk menyalurkan pembiayaan berbasis syariah ke Indonesia.

"Kita selalu perlu dana (untuk proyek infrastruktur). Kami harapkan bisa menarik investor-investor luar ke Indonesia," terang Herwin.

Dengan demikian, ia menyimpulkan bahwa perbankan syariah tidak perlu ragu untuk mulai fokus membiayai proyek-proyek infrastruktur. Alasannya, jika terus fokus pada sektor ritel dan UMKM, maka akan terlibas oleh perusahaan rintisan layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech).

Kompas TV Teknologi informatika mengubah cara belanja konsumen ritel menjadi lebih efisien

PenulisSakina Rakhma Diah Setiawan
EditorAprillia Ika
Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM