Kuartal III 2017, Defisit Transaksi Berjalan Membaik

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan, defisit transaksi berjalan (current account deficit) Indonesia sebesar 4,3 miliar dollar AS pada kuartal III 2017 atau setara 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Angka itu membaik dibandingkan pada kuartal II 2017 yang tercatat sebesar 4,8 miliar dollar AS atau 1,95 persen dari PDB. Ini seiring kenaikan surplus neraca perdagangan barang dan penurunan defisit neraca pendapatan primer.

"Defisit transaksi berjalan pada kuartal III 2017 tersebut juga lebih rendah dibandingkan defisit pada kuartal III 2016 yang sebesar 5,1 miliar dollar AS atau 2,09 persen dari PDB," sebut Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman dalam pernyataannya, Jumat (10/11/2017)

Kenaikan surplus neraca perdagangan barang didorong meningkatnya ekspor, baik secara nilai maupun volume, di tengah impor yang juga mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan permintaan domestik. Sementara itu, penurunan defisit neraca pendapatan primer terutama dipengaruhi pembayaran dividen yang lebih rendah sesuai pola musiman.

Baca juga: Neraca Pembayaran Indonesia Surplus 4,5 Miliar Dollar AS pada Kuartal IV 2016

Adapun Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal III 2017 mengalami surplus yang meningkat, ditopang penurunan defisit transaksi berjalan dan peningkatan surplus transaksi modal dan finansial. Surplus NPI kuaratal III 2017 tercatat 5,4 miliar dollar AS, meningkat dibandingkan surplus kuartal II 2017 sebesar 0,7 miliar dollar AS.

"Perkembangan surplus NPI pada kuartal III 2017 secara keseluruhan menunjukkan terpeliharanya keseimbangan eksternal perekonomian sehingga turut menopang berlanjutnya stabilitas makroekonomi," tutur Agusman.

Bank sentral, imbuh dia, akan terus mewaspadai perkembangan global, khususnya risiko terkait kebijakan moneter dan fiskal di AS serta tekanan geopolitik di beberapa kawasan, yang dapat memengaruhi kinerja neraca pembayaran secara keseluruhan.

"Bank Indonesia meyakini kinerja NPI akan semakin baik didukung bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, khususnya dalam mendorong kelanjutan reformasi struktural," kata Agusman.