Indonesia Angkat Isu Pengentasan Kemiskinan di KTT ASEAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Summit ke-31 di Filipina baru-baru ini mengangkat isu tentang pemberdayaan ekonomi sebagai kunci pengentasan kemiskinan.

Topik serupa bukan yang pertama kalinya dibahas, melainkan sebagai kelanjutan dari bahasan di forum APEC Business Advisory Council (ABAC) pada KTT APEC di Vietnam, 10-12 November 2017 lalu.

Baca juga : Di KTT, Indonesia Ajak Asean Serius Melindungi Pekerja Migran

"Presiden Joko Widodo terus memperjuangkan isu kesenjangan dalam diplomasi international yang melibatkan 21 pimpinan negara APEC, melihat bahwa kesenjangan ekonomi terjadi di mana-mana, bukan hanya pada negara berkembang, melainkan juga pada negara maju," kata Ketua ABAC Indonesia Anindya Bakrie melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Rabu (15/11/2017).

Anindya menjelaskan, Presiden Jokowi juga memaparkan pencapaian langkah pengentasan kemiskinan dalam tiga tahun terakhir dalam forum tersebut.

Poin yang dikedepankan adalah bagaimana menciptakan suatu kondisi yang bisa menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dengan ekonomi yang berkeadilan di masyarakat.

Dari poin besar itu, tutur Anindya, Presiden Jokowi menjabarkan ke tiga langkah yang telah dilakukan pemerintah.

Pertama, soal program dana desa dan penguatan lembaga dana desa, lalu program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta program ekonomi digital.

Untuk program dana desa, Presiden Jokowi menekankan bahwa pemerintah bukan sekadar mengucurkan dana Rp 800 juta per desa, tetapi juga memberdayakan dana itu sebagai cash for work.

Adapun total dana desa untuk tahun 2017 mencapai Rp 60 triliun.

Alokasi dana untuk KUR UMKM juga disebut sebagai kunci langsung mengatasi kesenjangan ekonomi.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 106,2 triliun untuk KUR UMKM tahun ini.

"Untuk ekonomi digital, pemerintah melihat bahwa itu tidak hanya menciptakan innovative growth namun berdampak disruptif terhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya. Pemerintah harus mengambil posisi yang tepat dalam memfasilitasi transformasi yang tidak selalu mulus dengan tetap memprioritaskan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif," tutur Anindya.

Terlepas dari topik pengentasan kemiskinan atau isu kesenjangan ekonomi, Presiden Jokowi juga membahas pengembangan ekonomi di sektor maritim.

Fokus pada ekonomi maritim akan berimplikasi pada semakin mudahnya konektivitas yang membuat biaya pengiriman barang lebih murah dan pengembangan iklim lingkungan kelautan.