Program Bansos Perlu Direformasi untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan - Kompas.com

Program Bansos Perlu Direformasi untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

Sakina Rakhma Diah Setiawan
Kompas.com - 15/11/2017, 16:46 WIB
Penyerahan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Presiden RI Joko Widodo di  SMA Negeri 3 Salatiga, Senin (25/9/2017) siang. Biro Humas Kemensos RI Penyerahan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Presiden RI Joko Widodo di SMA Negeri 3 Salatiga, Senin (25/9/2017) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Integrasi program bantuan sosial ( bansos) yang lebih baik dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini diungkapkan Bank Dunia dalam laporan terbarunya.

Bank Dunia dalam laporan bertajuk “Towards a Comprehensive, Integrated, and Effective Social Assistance System in Indonesia" menyatakan, reformasi signifikan dalam bansos telah terjadi sejak 2010 silam. Namun, perbaikan lebih lanjut masih diperlukan.

Hal ini khususnya terkait intervensi dan pengembangan kerangka 'satu sistem' yang ada. Capaian terkini dalam bansos antara lain promosi keuangan inklusif melalui sistem pembayaran tunai berbasis 'kartu combo' tunggal.

Capaian lain adalah alokasi ulang subsidi bahan bakar untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin dan rentan.

Baca juga : Penyaluran Bansos Didorong Secara Non-Tunai

Kemudian, perluasan program bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan untuk menjangkau 10 juta keluarga termiskin di Indonesia.

Serta, perluasan program bantuan pangan nontunai untuk mendukung penyediaan bantuan pangan padat nutrisi kepada 10 juta keluarga pada akhir tahun 2018.

"Sangat menggembirakan melihat upaya Indonesia dalam mengintensifkan reformasi bantuan sosial yang akan membantu negara ini terus bergerak maju di jalur pengurangan kemiskinan dan ketimpangan," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chaves dalam pernyataannya, Rabu (15/11/2017).

Chaves menuturkan, reformasi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa keluarga termiskin dapat menerima bantuan yang cakupannya lebih komprehensif.

Baca juga : Perluas Program Bansos Indonesia, Bank Dunia Gelontorkan Pendanaan 200 Juta Dollar AS

Karena hanya seperlima dari 10 persen kaum termiskin di Indonesia menerima semua program bansos pada tahun 2014, maka perlu reformasi lebih lanjut untuk mengurangi fragmentasi tersebut.

"Juga masih ada kesenjangan pada titik-titik penting dalam kehidupan individu dan dalam cakupan transfer bansos, termasuk tidak tersedianya pendidikan anak usia dini untuk keluarga yang memiliki anak di bawah usia sekolah," ungkap Chaves.

Bank Dunia melalui laporan itu merekomendasikan sistem pembaruan dua arah untuk memperbaiki penargetan, dari basis data penargetan menjadi daftar penerima manfaat berbasis program, dan dari informasi berbasis program menjadi basis data penargetan, untuk memfasilitasi integrasi di semua program utama bansos.

Perencanaan program juga dapat ditingkatkan, untuk memberikan manfaat pada saat dibutuhkan. Upaya pemantauan dan evaluasi yang lebih baik juga dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam perancangan program dan lebih menerapkan implementasi berbasis bukti.

Baca juga : BRI Salurkan Bansos PKH Nontunai Rp 14,2 Miliar Selama 2017

Perbaikan dalam program yang ada akan menghasilkan sistem yang lebih efektif. Reformasi membutuhkan waktu dari uji coba untuk mendorong terjadinya perubahan total.

Kompas TV Indikasi dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial oleh Cak Budi terhembus hingga telinga Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

PenulisSakina Rakhma Diah Setiawan
EditorAprillia Ika
Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM