KKP Dorong Peningkatan Penjualan Produk Perikanan Berkelanjutan - Kompas.com

KKP Dorong Peningkatan Penjualan Produk Perikanan Berkelanjutan

Sakina Rakhma Diah Setiawan
Kompas.com - 15/11/2017, 22:10 WIB
Pekerja memanen udang vanamei yang dikembangkan kelompok tani Sadewo Dadi di Desa Kartika Jaya, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat (11/7/2014). Budidaya tambak udang tersebut merupakan hasil pendampingan teknologi dari Balai Besar Perikanan Budiaya Air Payau Jepara (BBPAP) sejak tahun 2010. Udang vanamei tersebut sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke China, Amerika dan Jepang.KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA (WEN) Pekerja memanen udang vanamei yang dikembangkan kelompok tani Sadewo Dadi di Desa Kartika Jaya, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat (11/7/2014). Budidaya tambak udang tersebut merupakan hasil pendampingan teknologi dari Balai Besar Perikanan Budiaya Air Payau Jepara (BBPAP) sejak tahun 2010. Udang vanamei tersebut sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke China, Amerika dan Jepang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan. Ini dalam rangka pemenuhan produk perikanan yang bertanggung jawab yang telah menjadi tuntutan global.

Apalagi, Indonesia pun merupakan salah satu negara produsen hasil perikanan terbesar di dunia. Hal ini pula yang menjadi latar belakang diselenggarakannya Indonesia Fisheries and Aquaculture Forum, Rabu (15/11/2017).

Seafood Import Monitoring Program (SIMP) oleh pemerintah AS akan diberlakukan pada tahun 2018 mendatang, termasuk berbagai aturan dan standar produk ekspor yang telah lebih dulu diberlakukan di Uni Eropa maupun negara lainnya. Mengingat, AS adalah salah satu negara tujuan ekspor utama perikanan Indonesia untuk udang, tuna, dan rajungan.

Volume ekspor Indonesia ke Amerika pada 2016 mencapai 180 ribu ton atau senilai 1,6 miliar dollar AS. Angka ini meningkat 11,8 persen secara volume atau 10,67 persen secara nilai dari tahun sebelumnya.

Baca juga: Ada Isu Ikan Sarden Mengandung Logam Beracun, Ini Penjelasan KKP

Di sisi lain, tarif bea masuk produk perikanan Indonesia di Uni Eropa masih cukup tinggi, sekitar 6-24 persen. Adapun Timor Leste, Papua Nugini, Vietnam, dan beberapa negara lain mendapatkan tarif bea masuknya jauh lebih rendah dan bahkan tidak dikenakan tarif bea masuk.

“Sudah tiga tahun berjalan, Indonesia sudah saatnya juga mendapatkan tarif yang sama nol persen, ini yang sedang kita perjuangkan,” kata Nilanto Perbowo, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP dalam pernyataan resmi, Rabu (15/11/2017).

Lambat laun, imbuh Nilanto, saat ini masyarakat semakin peduli bahwa ikan yang dikonsumsi harus berasal dari sumber yang jelas, diperoleh dari praktik penangkapan ikan yang baik dan benar, serta ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan yang benar.

"Melihat kesadaran masyarakat ini, itulah yang harus kita perjuangkan,” ujar Nilanto.

Pihak industri nasional maupun global saat ini turut mendukung program pemerintah untuk menciptakan perikanan yang berkelanjutan, salah satunya dengan menjual produk perikanan yang berkualitas dan dengan label "safe, sustainable, and naturally diverse." Dengan kata lain ikan yang mereka jual bukan ikan dari hasil penangkapan ilegal dan aman untuk dikonsumsi.

"Salah satu industri nasional yang bergerak dalam bidang food retail hanya memasok dan menyediakan produk perikanan yang ditangkap secara legal dan mengutamakan peningkatan produk dari komunitas lokal," jelas Nilanto.

PenulisSakina Rakhma Diah Setiawan
EditorErlangga Djumena

Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM