Sejauh Mana Poin yang Diatur dalam Aturan Tindak Pidana Korporasi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada acara yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) siang tadi, kalangan pengusaha mengungkapkan kekhawatirannya mengenai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tindak Pidana Korporasi.

Kekhawatiran mereka karena banyak aturan di dalam Perma yang dinilai belum spesifik mengatur bagaimana penanganan penyidikan tindak pidana yang melibatkan perusahaan.

Menanggapi hal tersebut, Kasubdit Peran HAM Direktorat Penuntutan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Undang Mugopal, menjelaskan bahwa aturan secara umum sudah disertakan di dalam Perma. Termasuk siapa saja yang dapat dikenakan aturan Tindak Pidana Korporasi ketika terjadi kasus.

"Yang dimaksud korporasi adalah badan hukum dan bukan badan hukum," kata Undang di tengah acara Kadin, Kamis (15/11/2017).

Baca juga : Aturan Tindak Pidana Korporasi dari MA Masih Membingungkan Pengusaha

Kemudian, Undang juga menjelaskan bagaimana cara menilai sebuah korporasi bisa disidik karena diduga terlibat dalam kasus tindak pidana. Pertama, ketika sebuah korporasi menerima keuntungan dari suatu tindak pidana dan bila hasil tindak pidana digunakan untuk keperluan dan kepentingan korporasi.

Lalu, jika korporasi didapati membiarkan tindak pidana terjadi di lingkungannya serta ketika pihak perusahaan tidak ada langkah pencegahan terhadap tindak pidana yang dimaksud. Terhadap semua hal tersebut, Undang menegaskan tetap memerlukan alat bukti yang cukup dan kuat sebelum memulai penyidikan.

Secara lebih teknis, Undang turut menjelaskan soal kondisi perusahaan, apa yang harus dilakukan ketika sebuah korporasi melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, hingga pembubaran. Menurut dia, tindak pidana korporasi bisa dikenakan di semua kondisi tersebut, kecuali ketika korporasi yang dimaksud sudah bubar atau tutup.

"Kalau korporasi sudah bubar, tidak bisa dimintai pertanggung jawaban terhadap korporasi. Lalu bagaimana kalau sudah bubar, aset korporasi dan aset yang dihasilkan dari tindak pidana bisa disita. Digugat secara perdata, kerugian negara bisa didapatkan," tutur Undang.