Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Listrik Sudah Surplus, Fadli Zon Minta Proyek 35.000 MW Dievaluasi

Kompas.com - 20/11/2017, 05:52 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendorong pemerintah mengevaluasi tujuan awal program pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW). Menurut Fadli, program tersebut kini berdampak pada kekhawatiran masyarakat terkait wacana penyederhanaan golongan listrik yang dinilai tidak lepas dari proyek pembangkit listrik 35.000 dengan target selesai beberapa tahun ke depan.

"Proyek-proyek yang kini sedang membebani keuangan PLN dan sedang coba untuk dilemparkan ke pundak konsumen seharusnya bisa dievaluasi agar tak membebani rakyat," kata Fadli melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com pada Minggu (19/11/2017).

Fadli mengatakan, PLN saat ini sedang mengalami masalah keuangan internal, dengan kondisi korporasi mengalami penurunan saldo kas bersih di bawah batas wajar. Selain itu  juga PLN mempunyai utang Rp 186,09 triliun yang harus dilunasi tiga tahun mendatang.

Dengan kondisi seperti itu, ditambah penugasan dari pemerintah mengenai program pembangkit listrik 35.000 MW, PLN mau tidak mau berusaha mencari keuntungan, salah satunya disebut Fadli dengan wacana penyederhanaan golongan daya listrik.

Baca juga: Penyederhanaan Golongan, PLN Sebut Penambahan Daya Listrik Tak Wajib

Wacana tersebut dianggap tidak lepas dari kondisi PLN saat ini. Adapun dalam beberapa kesempatan sebelumnya, pihak PLN mengungkapkan wacana penyederhanaan golongan daya listrik bertujuan memudahkan pelanggan yang ingin beralih ke daya lebih besar tanpa dibebankan biaya tambahan seperti dahulu.

Tetapi, walau pelanggan tidak membayar biaya untuk penambahan daya, Fadli melihat tetap ada pengeluaran lebih jika masyarakat beralih ke daya yang lebih besar. Belakangan, PLN memastikan perubahan golongan daya listrik tidak diwajibkan, tetapi sebagai pilihan masing-masing sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

"Pemerintah, sebagai pihak yang telah membebani PLN dengan penugasan yang kini membebani keuangan perusahaan pelat merah tersebut, seharusnya mengevaluasi kembali proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Saat ini kita sudah surplus listrik, sehingga proyek 35.000 MW patut dipertanyakan urgensinya," tutur Fadli.

Fadli juga menekankan, berdasarkan data pihak PLN sendiri, untuk proyeksi kebutuhan listrik pada 2019, angka beban puncaknya hanya mencapai 59.863 MW. Sementara jika program 35.000 MW rampung, akan ada kapasitas listrik sebesar 88.585 MW yang berarti ada potensi 40 persen dari total kapasitas listrik tersebut tidak terpakai.

Baca juga : Dirut PLN: Penyederhanaan Listrik Belum Final

Kompas TV Lokasi peristiwa terjadinya tabrakan yang dialami ketua DPR, Setya Novanto, masih ramai didatangi warga.


 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com