Holding Perbankan Tunggu Kajian Mitigasi Risiko Kementerian BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama pemangku kepentingan sedang mengkaji risiko dan dampak lain dari pembentukan holding di sektor perbankan.

Holding perbankan telah direncanakan sejak lama, dengan PT Danareksa (Persero) sebagai induk holding perbankan BUMN.

"Kami secara intensif dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia ingin tahu apa sih mitigasi risiko, kemungkinan terjadi jika ada holding perbankan," kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo di gedung Kementerian BUMN, Senin (20/11/2017).

Sampai hari ini, para pemangku kepentingan disebut Gatot masih membahas finalisasi holding perbankan BUMN. Adapun bank milik negara yang ikut holding ini adalah BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BTN.

Baca juga : Sudah Sampai Mana Progres Holding Perbankan BUMN?

Ada juga beberapa BUMN selain keempat bank tersebut yang akan bernaung dalam induk holding PT Danareksa, yakni PT Jalin Pembayaran Nusantara, Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Menurut Gatot, saham PT Danareksa selaku induk holding perbankan BUMN 100 persen dimiliki oleh negara. Sehingga, kontrol masih akan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah.

Sedangkan anak usaha holding yang nantinya akan melepas status BUMN, dipastikan tetap diperlakukan sama seperti BUMN, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016.

"Treatment di bawah sama dengan BUMN. Perbankan tetap bekerja seperti biasa," tutur Gatot.

Pihaknya menargetkan, holding perbankan BUMN bisa terbentuk paling lambat kuartal pertama tahun 2018. Setelah holding perbankan terbentuk, perihal penataan dan manajemen internal anak usaha holding akan diatur kemudian.

Baca juga : Bos Mandiri: Holding Perbankan Sudah di Depan Mata