Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akankah Kegaduhan Politik Berpengaruh terhadap Ekonomi Indonesia?

Kompas.com - 21/11/2017, 15:32 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Di penghujung tahun 2017, sebagian besar pelaku usaha disebut banyak membicarakan tentang kondisi perekonomian di Indonesia pada tahun 2018 yang dianggap tidak lepas dari kondisi politik mendatang.

Banyak juga dari mereka yang penasaran, apakah dinamika politik di tahun depan nantinya akan memengaruhi kondisi perekonomian secara umum di Indonesia atau tidak.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut tahun 2018 akan ada 171 Pilkada serentak di mana pemilihnya melebihi tiga per empat dari total pemilih pada Pilpres 2019 mendatang.

Suasana politik diprediksi akan menghangat, bahkan berpotensi gaduh dari kondisi seperti itu.

"Saya bisa bilang, politik di Indonesia itu gaduhnya seperti yang dikatakan Pak Pramoedya Ananta Toer, seperti badai tapi hanya di dalam secangkir kopi," kata Burhan saat menjadi pembicara di acara DBS Bank Indonesia, Hotel Mulia, Selasa (21/11/2017).

Bila bicara politik, tutur Burhan, maka tidak lepas dari kegaduhan. Terlebih dengan Pilkada serentak dan pemanasan sebelum Pilpres 2019, maka gejolak politik di tahun 2018 dipastikan akan terjadi.

Namun, Burhan mengajak untuk melihat kembali ke belakang. Menurut dia, dari tahun 1999 sampai 2014, belum ada gejolak politik dari pemilihan umum yang menyebabkan sampai terjadinya kerusuhan massal.

Berbeda dengan ketika diadakan pemilihan umum di sejumlah negara yang tidak lepas dari kerusuhan dalam skala besar, seperti India, Pakistan, dan Filipina.

"Kita bisa bandingkan dengan Amerika di mana sudah berdemokrasi selama 200 tahun, politiknya gaduh tapi ekonominya tetap jalan. Sedangkan Indonesia baru 19 tahun melaksanakan demokrasi," ucap Burhan.

Burhan juga menyinggung tentang peran Pilkada dalam perekonomian di Indonesia. Menurut dia, meski masih banyak kekurangan pada sistem dan pelaksanaannya, tetap ada sisi positif dari Pilkada yang dilaksanakan rutin hingga melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang bisa membawa terobosan dari sisi ekonomi.

"Kalau kita tidak punya Pilkada, praktis yang terjadi adalah elite politik dan pejabat kita dipenuhi oleh orang-orang tua, seperti yang terjadi di Malaysia," ujar Burhan.

Dia berpesan agar pelaku usaha tidak perlu panik dalam menyongsong tahun 2018. Jika nantinya ada gejolak politik, kemungkinan besar tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kondisi dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, pemerintah optimistis menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com