Pro Kontra soal Vape, Pemerintah Disarankan Lihat Standar Cukai Internasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai standar cukai yang diterapkan secara internasional bisa digunakan sebagai panduan untuk menyikapi pro dan kontra keberadaan rokok elektrik atau vape di Indonesia.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya berencana melarang peredaran vape karena dianggap merugikan petani tembakau, namun di satu sisi pandangan Enggartiasto mendapat keberatan dari kalangan pengusaha dan penggemar vape.

"Vape ini kan tidak hanya masuk di Indonesia. Saya kira, Bea dan Cukai punya standar internasionalnya, jadi lihat standar internasional cukainya saja," kata Chatib usai menghadiri acara DBS Bank Indonesia di Hotel Mulia, Selasa (21/11/2017).

Meski mengaku belum tahu bagaimana aturan detilnya untuk saat ini, Chatib yakin ada klasifikasi dalam aturan cukai internasional yang digunakan di semua negara, termasuk di Indonesia.

Baca juga : Juli 2018, Pemerintah Terapkan Cukai untuk Vape

Klasifikasi terhadap vape akan mempermudah pengambil kebijakan untuk menentukan langkah yang akan diambil terhadap peredaran vape.

"Lihat saja standar internasional vape itu, klasifikasi atau kategorinya dianggap sebagai rokok atau bukan rokok. Kan kita tidak bisa bikin sebuah produk dianggap sebagai X di negara ini, di negara lain sebagai Y," tutur Chatib.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sebelumnya memastikan pihaknya akan mulai mengenakan cukai untuk vape pada Juli 2018 mendatang.

Nantinya, semua prosedur dalam teknis pengenaan cukai vape akan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017.

Bea dan Cukai juga mengklasifikasikan vape sebagai hasil produk tembakau lainnya (HPTL) sesuai poin yang diatur dalam PMK 146/2017. Adapun cukai untuk kategori HPTL dikenakan sebesar 57 persen dari harga jual eceran.