Presiden: Banyak Tanaman Sawit Rakyat Perlu Diremajakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa saat ini Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tetapi masih banyak kebun kelapa sawit yang sudah memasuki usia tua (25 tahun keatas).

“Banyak tanaman kelapa sawit yang sudah tua. Untuk itu, kebun kelapa sawit yang punya rakyat, harus diremajakan,” tegas Presiden melalui keterangan resmi Kementerian Pertanian saat acara peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kabupaten Serdang Begadai, Provinsi Sumatera Utara, Senin (27/11/2017).

Berdasarkan data Kementan saat ini Indonesia memiliki 11,9 juta hektar lahan sawit. Sebanyak 41 persen atau 4,6 juta hektar merupakan kebun kelapa sawit milik rakyat.

Kemudian, pengelolaan kebun kelapa sawit rakyat masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya bibit yang tidak bagus hingga umur tanaman yang berusia tua.

Baca juga : Industri Kelapa Sawit Harus Perhatikan Hal Ini

Kondisi ini menyebabkan produktivitas kebun rakyat masih lebih rendah dibandingkan perkebunan besar.

"(Peremajaan) membutuhkan biaya tidak sedikit, tapi harus kita kerjakan. Kebun sawit rakyat harus kita remajakan,” ucap Presiden.

Di Provinsi Sumatra Utara, pemerintah akan meremajakan kebun sawit rakyat seluas 9.109,29 hektare yang tersebar di 12 kabupaten.

Ke-12 kabupaten itu adalah Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Deli Serdang, dan Tapanuli Tengah.

Baca juga : Ikuti Perintah Jokowi, RI Jualan Produk Kelapa Sawit di Timteng dan Afsel

Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga mengatakan, selain peremajaaan tanaman kelapa sawit rakyat, yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan para petani yang terlibat dalam komunitas pengembangan kebun sawit rakyat.

Menurut Amran, kampanye hitam yang gencar dilancarkan terhadap perkebunan sawit Indonesia berpotensi merugikan para petani sawit tersebut.

“Dalam mengembangkan sawit di Indonesia, kita juga perlu melihat dari sisi community welfare. Dengan adanya kampanye hitam, bisa menyebabkan harga CPO turun. Secara logika, ini akan mempengaruhi sumber pendapatan para petani yang tergabung dalam komunitas kebun sawit rakyat," kata Amran.

“Saya setuju bahwa pengelolaan sawit harus berkelanjutan. Untuk itu, kita akan terus kembangkan sustainable agriculture,” ujar Amran.