Kemendes PDTT Akui Masih Kekurangan Pendamping Desa

MALANG, KOMPAS.com - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mengakui, dalam rangka pemanfaatan dana desa di Indonesia, saat ini personel pendamping desa masih alami kekurangan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi mengatakan, penambahan personel pendamping desa terhambat oleh terbatasnya anggaran.

"Problematika kami akan menambah pendamping desa ini adalah problematika anggaran, tetapi ada satu solusi yang nanti kita sedang pikirkan, yakni bagaimana kita menumbuhkan namanya kader pemberdayaan masyarakat desa," ujar Anwar di Hotel Harris Malang, Selasa (28/11/2017).

Berdasarkan data Kemendes PDTT saat ini tercatat pendamping desa mencapai 34.000 orang, sedangkan jumlah desa di Indonesia mencapai 74.910 desa.

Baca juga: Dua Desa di Bromo Tengger Jadi Percontohan Penggunaan Dana Desa

"Masih kurang. Kalau idealnya itu, misalnya satu desa satu pendamping desa, membutuhkan 74.910. Masih cukup banyak kekurangannya, tapi kita memang sadar dari apa yang namanya kapasitas anggaran anggaran untuk gajinya," ujar Anwar.

Menurut Anwar peran pendamping dana desa dalam pemanfaatan dana desa sangat diperlukan, sebab pendamping desa diharapkan dapat memberikan pendampingan dari mulai perencanaan penggunaan anggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir.

Hal itu dilakukan agara dana desa yang digelontorkan pemerintah bisa digunakan dengn baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

"Optimalisasi pendamping desa ini bukan hanya tentang mencatat soal data, tapi kita ingin mereka itu menjadi pendamping masyarakat desa menggunakan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, bahkan juga evaluasi dari kegiatan itu sendiri," kata Anwar.

Sementara itu, terkait dengan solusi dalam mengatasi kekurangan pendamping desa, Anwar mengatakan, pihaknya tengah mencoba dengan menempuh program kader pemberdayaan masyarakat desa.

"Kader-kader ini yang secara inisiatif ditumbuhkan oleh masyarakat desa, bisa saja ke depan salah satunya bisa diambil (gaji) dari insentif dana desa tetapi ini masih sedang kita godok," sebut dia.