Pemda Diminta Tentukan Fokus dalam Pemanfaatan Dana CSR

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai perlu peran aktif pemerintah daerah dalam hal pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) agar uang yang dikeluarkan bisa tepat sasaran.

Hal ini dijelaskan karena selama ini, dana CSR dianggap sebagai uang berlebih perusahaan yang digelontorkan begitu saja untuk pemerintah daerah, tanpa tahu akan digunakan untuk apa.

"Jadi, kami bicara CSR-nya tidak harus melulu dikasih uang, tetapi pemda mau fokus apa. Arah ekonomi pemdanya apa, apakah industri tertentu, apakah leisure, apakah pendidikan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017).

Baca juga : Pemerintah Minta CSR Perusahaan Tak Hanya Bantuan Barang

Menurut Benny, perlu ada diskusi dan kolaborasi antara Kadin bersama pihak pemda, dibantu dengan kelompok masyarakat yang dapat diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang CSR.

Diskusi dibutuhkan untuk memberi pemahaman bagaimana dana CSR seharusnya dimanfaatkan.

"Ada pemda yang menterjemahkan, karena ada undang-undangnya, ya sudah karena CSR itu wajib jadi berapa nilainya, itu kan diambil dari keuntungan. Pemdanya minta sekian persen, tapi sekian persen untuk apa, kami juga enggak tahu," ujar Benny.

Benny turut mencontohkan praktik pemanfaatan dana CSR di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Baca juga : 4 Perusahaan Indonesia Dapat Penghargaan Inovasi CSR Tingkat Asia

Menurut dia, pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah tepat mengarahkan penggunaan dana CSR di tempatnya untuk sektor pariwisata karena dianggap lebih berpotensi memajukan daerah ketimbang sektor lainnya.

"Untuk melibatkan seluruh masyarakatnya apa yang paling bisa mereka hidupi, yaitu pariwisata. Mulai dari makanan, budaya, homestay, melibatkan seluruh aspek. Bupatinya cerdas itu," tutur Benny.

Efektivitas pemanfaatan dana CSR sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang mengemas rencana aksi nasional untuk menerapkan SDGs yang diharapkan bisa tercapai paling lambat 2030 mendatang.