Pemerintah Jangan Gengsi Akui Indonesia Krisis Energi... - Kompas.com

Pemerintah Jangan Gengsi Akui Indonesia Krisis Energi...

Aprillia Ika
Kompas.com - 06/12/2017, 20:36 WIB
Syamsu Alam, Direktur Hulu PT PertaminaKOMPAS.com/APRILLIA IKA Syamsu Alam, Direktur Hulu PT Pertamina

MUARA ENIM, KOMPAS.com — Pemerintah diminta untuk tidak gengsi mengakui bahwa Indonesia saat ini mengalami krisis energi. Bagaimana tidak, saat ini Indonesia menjadi net importer untuk minyak. Kondisi ini sudah berlangsung sejak tahun 1990-an.

Hal ini dikatakan Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Syamsu Alam setelah acara peresmian Stasiun Pengumpul Gas Paku Gajah dan Kuang di Muara Enim, Sumatera Selatan, Rabu (6/12/2017).

Menurut dia, saat ini Indonesia sudah defisit minyak, sementara untuk gas masih belum. Indonesia memang kaya potensi energi, misalnya energi surya, angin, air, ataupun panas bumi, tetapi tidak untuk minyak.

Minyak, lanjut dia, di dunia cadangannya mencapai 1.700 miliar barel. Sementara cadangan Indonesia hanya 3,7 juta barel atau hanya 0,2 persen dari cadangan dunia.

Baca juga : Direktur Hulu Pertamina: Untuk Ketahanan Energi, Contohlah Jepang...

Jika pemerintah mengejar pertumbuhan 5 persen per tahun, maka selain minyak, gas akan digunakan untuk mendorong pertumbuhan.

Sebab, bauran energi dari energi baru dan terbarukan atau EBT juga masih sedikit. Otomatis, minyak dan gas (migas) masih akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2050 mendatang. 

Jika hal ini berlangsung terus, Syamsu Alam memperkirakan pada 2023 Indonesia akan jadi importir gas. Sebab, pada tahun itu jumlah kebutuhan sudah melebihi produksi. 

Baca juga: Jangan Merasa Indonesia Kaya Migas...

"Pemerintah jangan tutupi kelemahan migas di Indonesia," kata dia.

Syamsu melanjutkan, untuk minyak, dari 800.000 barel per hari produksi minyak mentah Indonesia, yang menjadi milik Indonesia hanya 600.000 barel per hari.

Sementara kapasitas kilang Indonesia sebesar 1 juta barel per hari sehingga untuk memenuhi target kapasitas saja Indonesia harus impor 200.000 barel per hari.

Kemudian, konsumsi atau demand minyak olahan (untuk BBM dan sebagainya) di Indonesia mencapai 1,4 juta barel per hari. Gap antara produksi dan kebutuhan juga sudah sangat besar.

"Konsumsi di hilir melebihi produksi di hulu sehingga kalau harga minyak naik pun, keuntungan di hulu tidak akan bisa menutupi hilir," lanjut dia.

Baca juga: Pertamina EP Resmikan Proyek Integrasi Fasilitas Produksi Gas di Sumsel

Untuk bisnis hulu (eksplorasi dan eksploitasi) Pertamina, lanjut dia, saat ini memang masih menguntungkan. Sebab, saat ini harga minyak mentah masih di level 50 dollar AS per barel, sementara proses produksi di Pertamina EP bisa ditekan di level 16 dollar AS per barel. Sehingga masih memiliki margin.

"Namun, jika harga minyak jatuh ke 16 dollar AS per barel, Pertamina EP sama saja kerja rodi," ujarnya.

"Pertanyaannya apakah kita sudah tidak kaya minyak lagi? Ya, buka saja data keberhasilan eksplorasi. Berapa eksplorasi migas yang sudah berhasil?" lanjutnya.

Syamsu bercerita, di indonesia ada banyak cekungan tapi bukan cekungan minyak, melainkan dalam bentuk sedimen. Dan untuk tahu apakah dalam cekungan tersebut ada minyak atau tidak harus dilakukan pengeboran.

Nah, di timur Indonesia ditemukan banyak cekungan tersebut. Banyak perusahaan migas melakukan pengeboran termasuk Pertamina. Nyatanya tidak ada minyaknya dan Pertamina juga habis ratusan juta dollar AS untuk eksplorasi tersebut.

"Apakah kita berani katakan kita kaya (minyak?). Beranikah kita taruh risiko kalau belum terbukti (punya minyak) kita bisa santai-santai?" ujar Syamsu.

Kompas TV Pemerintah waspadai dampak penurunan harga minyak dunia pada keuangan negara.

PenulisAprillia Ika
EditorAprillia Ika

Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM