Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Indonesia Masih Belum Sadar Dana Pensiun

Kompas.com - 11/12/2017, 09:41 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu indikator kemajuan sebuah negara adalah ketika warganya terbiasa menabung sejak muda dan bisa membiayai hidupnya di masa tua nanti. Hal itu bisa dilakukan dengan dana pensiun dan asuransi yang sekaligus menjadi sumber investasi jangka panjang.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan Scenaider Clasein Siahaan menyebut, dana pensiun dan asuransi sampai saat ini belum terlalu dimanfaatkan potensinya di Indonesia. Padahal, jika itu dioptimalkan, bisa menjadi salah satu sumber investasi jangka panjang, seperti untuk Surat Berharga Negara (SBN).

"Institusi yang nature-nya cocok untuk beli SBN, adalah dana pensiun dan asuransi. Di negara-negara lain begitu, karena punya liability yang match untuk jangka panjang," kata Scenaider saat berbincang dengan Kompas.com pada Jumat (8/12/2017).

Dia menjelaskan, SBN merupakan instrumen investasi yang cocok dengan dana pensiun dan asuransi. Alasannya, karena sama-sama untuk jangka panjang dari 10 sampai 30 tahun serta minim risiko, berbeda dengan instrumen lain misalnya saham.

Baca: Kesadaran Pekerja Siapkan Pensiun Masih Rendah

"Saham kan ada risiko bisnisnya, kalau invest lalu perusahaannya bangkrut, habis itu, nangis-nangis karena uangnya hangus. SBN risk free asset, enggak akan bangkrut pemerintah," tutur Scenaider.

Hal yang membuat industri dana pensiun dan asuransi belum terlalu marak di Indonesia, menurut Scenaider, karena tidak diwajibkan oleh pemerintah. Jika melihat di negara maju seperti Amerika Serikat, warganya wajib memiliki asuransi dan dibiasakan menabung sedari muda untuk dana pensiunnya.

Adapun yang terjadi di Indonesia kini, masih banyak orang-orang tua yang menginjak usia pensiun tetapi masih tergantung pada anak atau cucunya.

Ketika ditanya apakah pemerintah berencana untuk mewajibkan dana pensiun dan asuransi, Scenaider menyebutkan belum ada rencana tersebut. Namun, jika nanti kebijakan itu dikeluarkan, harus melalui regulasi yang diatur oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com