Biayai Infrastruktur, Ganjar Pranowo Lirik Obligasi Daerah

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mulai melirik obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur. Skema pembiayaan ini lebih murah ketimbang meminjam dana dari swasta atau perbankan.

"Ini pembiayaan baru di tengah keterbatasan APBD," kata Ganjar, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Biro Perekonomian Budiyanto di sela sosialisasi Obligasi Daerah Rabu (13/12/2017).

Ganjar mengatakan, obligasi menjadi salah satu alternatif untuk menggali dana melalui pasar modal. Cara itu bisa digunakan pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk mengatasi minimnya anggaran infrastruktur.

Namun demikian, untuk menggunakan cara ini harus dipilih benar proyek yang menguntungkan. Penggunaan dana itu juga harus dilakukan secara transparan.

Baca juga: OJK Siapkan Tim Khusus Bantu Pemda Terbitkan Obligasi

"Karena ini bersifat profit, pengelolaan harus profesional dan efisisen. Nanti anggaran dengan kemampuan daerah," katanya.

Menurut dia, pembayaran bunga obligasi lebih murah dibandingkan pinjaman swasta atau perbankan. Selain itu, jangka waktu pengembalian juga sesuai dengan kehendak Pemda itu sendiri.

"Obligasi daerah ini harus dikelola dengan baik. Harus dilakukan dengan prinsip good governance. Tinggal nanti Pemda membuat regulasi mengatur skema agar terhindar kesalahan pengelolaan," katanya.

"Ini mendukung percepatan pembangunan daerah," tambah dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional 3 Jateng-DIY Bambang Kiswono menambahkan obligasi menarik bagi daerah karena mengambil sumber dari masyarakat. Sejauh ini belum ada satu kabupaten kota yang berhasil menerbitkan obligasi.

"Penerbiyan obligasi, pemda akan mendapat berbagai manfaat antara lain sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah, membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur, meningkatkan daya saing daerah serta mendorong penerapan tata kelola yang baik oleh Pemerintah Daerah,” ucap dia.

Obligasi juga merangkul masyarakat sebagai investor. Dengan begitu, masyarakat akan ikut berperan membangun daerahnya.