Ibu Kota RI Segera Pindah hingga PR Menambal Defisit BPJS Kesehatan, 5 Berita Populer Ekonomi - Kompas.com

Ibu Kota RI Segera Pindah hingga PR Menambal Defisit BPJS Kesehatan, 5 Berita Populer Ekonomi

Aprillia Ika
Kompas.com - 14/12/2017, 06:00 WIB
IlustrasiTHINKSTOCK Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia yang sudah digagas sejak lama masih terus bergulir.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan segera menyelesaikan kajiannnya.

Yang pasti, ibu kota baru RI akan berada di luar Pulau Jawa. Salah satu pulau yang digadang jadi tempat ibu kota baru RI adalah Pulau Kalimantan.

Namun akan berada tepatnya di provinsi mana, pemerintah saat ini masih bungkam. 

Baca juga : Bappenas Maju Terus Pantang Mundur Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta

Berita mengenai BPJS Kesehatan yang masih terbelit defisit juga menjadi perhatian pembaca kanal ekonomi di Kompas.com.

Saat ini, pihak BPJS Kesehatan terus menggeber cara untuk menambal defisit Rp 9 triliun yang jadi momok tersendiri.

Pasalnya, BPJS Kesehatan sudah jadi seperti asuransi bagi setiap warga negara RI, walau memang tak gratis.

Baca juga : BPJS Kesehatan Dapat Kucuran Dana Rp 9,9 Triliun dari Pemerintah

Berikut lima berita populer di kanal ekonomi Kompas.com pada Rabu (13/12/2017) yang bisa Anda simak kembali pagi ini.

1. Apa Kabar Rencana Pemindahan Ibu Kota?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan segera menyelesaikan kajiannnya.

Menurut dia, kajian pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta akan rampung pada akhir bulan Desember 2017 ini. Namun, Bambang tidak menjelaskan secara terperinci mengenai kajian tersebut. Yang pasti sebut dia, kandidat ibu kota pengganti DKI Jakarta berlokasi di luar pulau Jawa.

Baca juga : Apa Kabar Rencana Pemindahan Ibu Kota?

2. Dua Anggaran Jatah Daerah Dipangkas untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Kementerian Keuangan (Kemkeu) segera mengeluarkan dua kebijakan baru untuk mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang dirilis pekan lalu.

Dua kebijakan itu adalah pemangkasan pajak rokok dan Dana Bagi Hasil (DBH) cukai hasil tembakau atau cukai rokok yang dialokasikan ke daerah.

Baca juga : Dua Anggaran Jatah Daerah Dipangkas untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

3. Anda Masuk Kriteria Pengusaha atau Tidak? Cek di Sini

Siapa pun bisa jadi pengusaha, bahkan orang tak berpendidikan sekalipun. Sebab, jadi pengusaha bukanlah soal latar belakang pendidikan atau latar belakang ekonomi.

Namun, lebih pada soal keterampilan, keuletan, kerja keras, dan kegigihan seseorang. Banyak pengusaha sukses bukan termasuk orang yang berprestasi di bangku pendidikan.

Baca juga : Anda Masuk Kriteria Pengusaha atau Tidak? Cek di Sini

4. BTN Kucurkan KPR Subsidi untuk Pengemudi Go-Jek

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merayakan ulang tahun kredit pemilikan rumah (KPR) yang ke-41. Sejak tahun 1976 hingga akhir November 2017, perseroan telah menyalurkan KPR sebesar Rp 230,2 triliun.

KPR yang telah disalurkan tersebut mencakup KPR subsidi maupun nonsubsidi.

Baca juga : BTN Kucurkan KPR Subsidi untuk Pengemudi Go-Jek

5. Menteri Eko: Teori Pak Presiden Ini Benar...

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyebutkan, program dana desa yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2015 telah menunjukkan kemajuan yang positif.

Meski pada tahap awal program tersebut dianggap masih banyak yang perlu dibenahi, Eko mengaku masyarakat desa semakin terbantu dengan program tersebut yang membuat sebuah desa menjadi lebih produktif dan mandiri.

Baca juga : Menteri Eko: Teori Pak Presiden Ini Benar...

PenulisAprillia Ika
EditorAprillia Ika
Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM