Bisnis Penyelenggara Jasa Internet Akan Dibatasi, Pengusaha Keberatan

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berencana merilis peraturan menteri mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang baru.

Dalam beleid aturan baru ini, penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan akses internet alias internet service provider (ISP) dilarang menyelenggarakan bisnis di luar cakupan wilayah layanannya.

Rancangan peraturan menteri (RPM) mengenai penyelenggara jasa telekomunikasi sudah melalui tahap uji publik pada 8-12 Desember 2017. Jika beleid ini disahkan, Kemenkominfo akan mencabut 16 Peraturan Menteri terkait hal ini, yang sudah ada.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menentang keras rencana pemberlakukan aturan baru tersebut. Menurut dia, aturan baru ini akan membuat industri ISP di Indonesia semakin sulit.

Baca juga : Riset UGM: Jumlah Pengguna Internet Pengaruhi PDB

Keberatan APJII terutama pada Pasal 31 ayat 3 menyebutkan, penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan akses internet alias internet service provider (ISP) dilarang menyelenggarakan bisnis di luar cakupan wilayah layanannya.

Jamalul Izza, Ketua Umum APJII, mengatakan anggota APJII rata-rata memiliki lisensi dengan cakupan nasional. Dengan memiliki cakupan nasional, para anggota APJII memiliki minimum komitmen pembangunan di lima kota dalam lima tahun.

Dengan RPM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ini keleluasaan anggota APJII semakin dibatasi. Anggota APJII tak bisa melayani permintaan masyarakat di luar komitmen pembangunan yang telah dibuat sebelumnya.

"Padahal kami dituntut dapat melayani seluruh kebutuhan masyarakat akan internet. Presiden Jokowi sendiri bilang seharusnya birokrasi tidak mempersulit dunia usaha," kata dia.

Muhammad Ridwan Effendi, Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB, melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa RPM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ini membuat industri telekomunikasi di Indonesia semakin liberal.

Ini terlihat dari pemberian lisensi dengan mudah bagi penyelenggara jasa telekomunikasi yang hanya melalui proses seleksi dapat menyelenggarakan jasa teleponi dasar. Seharusnya, kata dia, pemberian lisensi harus melalui proses evaluasi dan bukan melalui seleksi.

“Jika ingin agar regulasi yang ada mengikuti perkembangan dan evolusi di industri telekomunikasi seharusnya Kemenkominfo melakukan revisi UU Telekomunikasi. Bukan membuat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UU,” tegas Ridwan. (Ahmad Febrian)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul "RPM Jasa Telekomunikasi, liberalisasi gaya baru?" pada Kamis (14/12/2017)