BI Minta OK Otrip Penuhi Syarat-syarat Ini

SURAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Doni P Joewono menyatakan, pihaknya mendukung program One Karcis One Trip (OK Otrip) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, transaksi dalam OK Otrip dilakukan secara nontunai menggunakan uang elektronik.

"Kami sangat mendukung program OK Otrip yang sudah di-soft launching oleh Pak Anies dan Pak Sandi," kata Doni di Kantor Perwakilan BI Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (15/12/2017).

Doni mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta juga sudah berkoordinasi dengan BI pusat. Program elektronifikasi transaksi memang merupakan program BI pula, di bawah Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran.

Baca juga : Tahap Awal Ok Otrip Masih Gunakan Angkot Lawas

Pada prinsipnya, imbuh dia, bank sentral mendukung transaksi nontunai yang bisa membuat transaksi pembayaran lebih efisien. Namun, kata Doni, BI memiliki sejumlah syarat agar program OK Otrip dapat berjalan.

"Yang penting bagi BI, dia (OK Otrip) menggunakan uang elektronik yang chip-based," ujar Doni.

Selain itu, BI juga mensyaratkan OK Otrip harus menerapkan Secure Access Modul (SAM) Multi Applet. Ini adalah penerapan infrastruktur yang mendukung penerapan multi bank penerbit untuk menyediakan layanan uang elektronik secara interkoneksi.

Hal ini sejalan dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang telah diluncurkan oleh BI. Dengan GPN, maka transaksi pembayaran secara nontunai dilakukan secara interkoneksi dan interoperabilitas.

"Kami mendorong supaya OK Otrip sejalan dengan Gerbang Pembayaran Nasional," tutur Doni.

Setelah diluncurkannya GPN, maka akan ada interkoneksi yang lebih besar lagi, tidak hanya di DKI Jakarta, namun dalam skala nasional. Doni memberi contoh adalah pembayaran beragam moda transportasi publik hanya dengan menggunakan satu kartu uang elektronik.

Oleh sebab itu, harus ada lembaga yang melakukan kliring interkoneksi moda. Di luar negeri, lembaga ini disebut dengan electronic fare collection (EFC).

"Kami mendorong untuk menyiapkan itu," imbuh Doni.

Ia mengatakan, ke depan bisa saja EFC adalah lembaga yang didirikan dan dikelola bersama oleh Pemprov DKI Jakarta, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, dan pemerintah daerah di sekitar DKI Jakarta.

"Alternatifnya bisa macam-macam. Kami sarankan lembaga sendiri, sahamnya, kepemilikannya dimiliki ramai-ramai," jelas Doni.

Pemprov DKI Jakarta telah menggelar soft launching program OK Otrip. Program ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Setelah diluncurkannya program ini, akan dilakukan uji coba program selama tiga bulan terhitung mulai pertengahan Januari 2018 hingga April 2018.

Empat trayek yang akan diintegrasikan dalam uji coba ini di kawasan Jelambar Jakarta Barat, Duren Sawit Jakarta Timur, Warakas Jakarta Utara, dan Lebak Bulus Jakarta Selatan.