Aqua Vs Le Minerale, hingga BBM Masih Mahal di Papua, 5 Berita Populer Ekonomi - Kompas.com

Aqua Vs Le Minerale, hingga BBM Masih Mahal di Papua, 5 Berita Populer Ekonomi

Aprillia Ika
Kompas.com - 20/12/2017, 06:00 WIB
Presiden Joko Widoddo naik ke sayap pesawat Air Traktor AT-802, di Yahukimo, Papua, Selasa (18/20/2016) untuk meresmikan BBM satu harga di wilayah tersebut.Ihsanuddin Presiden Joko Widoddo naik ke sayap pesawat Air Traktor AT-802, di Yahukimo, Papua, Selasa (18/20/2016) untuk meresmikan BBM satu harga di wilayah tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus sengketa dagang antara dua merek air minum dalam kemasan (AMDK) di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencapai hasil final. 

KPPU akhirnya menyatakan produsen air minum dalam kemasan merek Aqua, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa selaku distributor, terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat pada sidang putusan yang berlangsung Selasa (19/12/2017).

Sidang dengan kasus sengketa bisnis ini memang sebenarnya marak di Indonesia, sebab penegakkan hukum bisnis masih belum berjalan dengan semestinya. KPPu juga belum lelasa untuk mencermati setiap kasus, terkait kartel atau monopoli usaha, misalnya.

Selain sengketa Aqua dan Le Minerale, masalah lain yang jadi sorotan yakni soal BBM satu harga di Papua. Sebelumnya ada yang menyebut bahwa BBM di Papua turun hanya saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan blusukan saja.

Berikut lima berita populer kanal ekonomi Kompas.com pada Selasa (19/12/2017) yang bisa Anda baca kembali pagi ini.

1. Aqua Vs Le Minerale, KPPU Nyatakan Aqua Bersalah

Produsen air minum dalam kemasan merek Aqua, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa selaku distributor, terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat.

Hal itu dinyatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada sidang yang berlangsung Selasa (19/12/2017).

"Menyatakan kedua terlapor (Tirta Investama/TIV dan Balina Agung Perkasa/BAP) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," ungkap Ketua Majelis Komisi Kurnia Sya'ranie.

Baca juga : Aqua Vs Le Minerale, KPPU Nyatakan Aqua Bersalah

Baca juga : Dinyatakan Bersalah oleh KPPU, Aqua Dalami Hasil Putusan

2. Apa Kabar Program DP Rumah 0 Persen?

Salah satu program yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah program uang muka rumah 0 persen.

Program DP rumah 0 persen ini dibuat mengatasi masalah kepemilikan hunian sebagian besar warga Jakarta, terutama kalangan menengah ke bawah.

"Program ini bertujuan memberikan kemudahan akses kepemilikan perumahan bagi masyarakat penerima manfaat di Provinsi DKI Jakarta yang sasarannya difokuskan pada penduduk yang belum memiliki rumah serta memenuhi kriteria kepemilikan rumah susun sederhana milik," kata Anies beberapa waktu lalu.

Baca juga : Apa Kabar Program DP Rumah 0 Persen?

3. BBM di Papua Disebut Kembali Mahal, Ini Jawaban Pertamina

Pertamina angkat bicara soal Bahan Bakar Minyak ( BBM) satu harga di kawasan Papua yang harganya disebut kembali naik pasca kepulangan Presiden Joko Widodo dari acara blusukan di sana.

Sebelumnya, tokoh agama di Papua, Pastor John Djonga, menyebutkan, kebijakan bahan bakar minyak satu harga di Papua belum berjalan dengan baik.

Ia mengatakan, harga BBM hanya turun seperti di Jawa, saat Presiden Joko Widodo melakukan blusukan di Papua.

Menanggapi kabar tersebut, Unit Manager Communication & CSR PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII, Eko Kristiawan mengatakan tidak demikian yang terjadi.

Baca juga : BBM di Papua Disebut Kembali Mahal, Ini Jawaban Pertamina

Penampakan Kartin1, satu kartu yang bisa menjadi NPWP, e-KTP, Kartu BPJS, SIM dan sebagainya.KOMPAS.com/YOGA SUKMANA Penampakan Kartin1, satu kartu yang bisa menjadi NPWP, e-KTP, Kartu BPJS, SIM dan sebagainya.
4. E-Faktur Pajak Wajib Diterbitkan Meski Pembeli Belum Punya NPWP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mewajibkan para pengusaha kena pajak (PKP) untuk tetap menerbitkan faktur elektronik atau e-faktur bagi pembeli barang kena pajak (BKP) atau penerima jasa kena pajak (JKP). Ketentuan ini berlaku meski pembeli belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan Orang Pribadi dan tidak memiliki NPWP, maka identitas pembeli BKP atau penerima JKP tersebut wajib diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 dan wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor untuk Warga Negara Asing dalam kolom referensi aplikasi e-faktur," demikian keterangan tertulis dari DJP yang diterima Kompas.com pada Selasa (19/12/2017).

Baca juga : E-Faktur Pajak Wajib Diterbitkan Meski Pembeli Belum Punya NPWP

5. Pedagang: Harga Telur Naik Setiap Hari

Persoalan gejolak harga pangan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah setiap tahunnya, menjelang hari-hari besar keagamaan harga bahan pangan pokok kerap mengalami lonjakan.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan, salah satu yang menjadi sorotan saat ini adalah kenaikan harga telur ayam ras di beberapa wilayah.

"Telur ini kan kenaikannya memang masif atau setiap hari ada kenaikan sekitar Rp 400, Rp 500 per kilogram, walaupun kecil-kecil tapi setiap hari sehingga ini jadi sorotan dan ini cukup berbahaya kalau tidak diantisipasi segera," ujar Mansuri kepada Kompas.com, Selasa (19/12/2017).

Baca juga : Pedagang: Harga Telur Naik Setiap Hari

PenulisAprillia Ika
EditorAprillia Ika
Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM