Menurut BI, Ini Risiko Jangka Pendek Perekonomian Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05 persen pada tahun 2017. Proyeksi tersebut didasarkan pada solidnya pertumbuhan investasi dan ekspor.

Meskipun demikian, bank sentral juga masih mewaspadai sejumlah risiko yang dihadapi Indonesia dalam jangka pendek. Risiko tersebut berasal baik dari sisi global maupun domestik.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo menyebut, sejumlah risiko global yang muncul antara lain pemulihan ekonomi global yang tidak sesuai dengan perkiraan. Selain itu, ada juga sejumlah normalisasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh negara-negara maju.

"Negara maju, khususnya AS sudah melakukan normalisasi kebijakan moneter, Desember 2017 sudah menaikkan FFR (Fed Fund Rate/suku bunga acuan AS)," kata Agus pada konferensi pers akhir tahun di Kompleks Perkantoran BI, Kamis (28/12/2017).

Baca juga: 56 Persen Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Disumbang oleh Konsumsi

Agus menuturkan, pada tahun 2018, suku bunga AS akan naik 3 kali dan pada tahun 2019 3 kali. Oleh sebab itu, Indonesia harus mempersiapkan kondisi moneter yang cukup ketat di dunia.

Risiko lainnya adalah gejala proteksionisme di sejumlah negara. Agus menyatakan, masing-masing negara tidak cenderung mendorong perdagangan antarnegara, namun malah cenderung proteksionis melindungi kepentingan negaranya.  "Risiko juga muncul dari geopolitik di Timur Tengah dan Semenanjung Korea," ujarnya.

Dari sisi domestik, risiko yang muncul adalah sumbangan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi. Agus menuturkan, dalam beberapa tahun ini sumbangan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung menurun.

"Ini perlu disikapi dan menjadi perhatian, karena Indonesia ke depan masih mengharapkan konsumsi rumah tangga. Jadi, ini perlu direspons," sebut Agus.

Risiko lainnya adalah pertumbuhan ekspor sektoral, yang mana delta ekspor pertanian cukup meningkat. Namun, sektor lainnya termasuk pertambangan masih negatif.

Selain itu, pembiayaan domestik juga belum optimal. Sehingga, Indonesia masih bergantung pada luar negeri untuk pembiayaan pembangunan.

"Kepemilikan surat berharga negara nonresiden masih tinggi dan debt service ratio Indonesia ada peningkatan," kata Agus.