Luhut: Sekarang Kita Mulai Bisa Buktikan, Tidak Mesti Semua Pakai APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ingin model pembiayaan proyek light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) bisa jadi contoh pendanaan di proyek infrastruktur lain.

Pembiayaan proyek LRT Jabodebek dilakukan salah satunya melalui kontrak pinjaman 12 bank sindikasi senilai Rp 19,25 triliun dari total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 29,9 triliun.

"Jadi kalau orang masih berpikir semua dari APBN. Sekarang kita mulai bisa buktikan, tidak mesti semua pakai APBN," kata Luhut saat acara penandatanganan kontrak pinjaman PT KAI dengan 12 bank sindikasi di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017).

Menurut Luhut, kebutuhan akan proyek infrastruktur ke depan akan semakin besar. Sehingga, model pembiayaan seperti yang diterapkan pada proyek LRT akan semakin digalakkan, mengingat kapasitas APBN yang masih terbatas.

Baca juga: Ketika Para Menteri Selfie Rayakan Pinjaman untuk LRT Jabodebek

Mengenai keuntungan finansialnya, disebut Luhut baru bisa dirasakan sekitar tiga hingga empat tahun kemudian. Nantinya, setelah terbukti berhasil, skema pembiayaan atau pendanaan seperti itu bisa diterapkan pada proyek pengembangan jalur LRT.

"Nanti kita lihat mungkin dengan bunga lebih murah, kita akan kembangkan proyek LRT ini dengan trayek yang lebih luas, seperti dari Cibubur-Bogor atau masuk ke Depok, juga dari Cikeas," tutur Luhut.

Senada dengan Luhut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ke depan akan banyak kombinasi pembiayaan yang tidak lagi bergantung pada APBN. Ani turut berharap pihak kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proyek strategis nasional untuk terus berkreasi mencari model pendanaan yang lebih inovatif namun tetap dengan tata kelola yang baik.

"Tidak sepenuhnya dibiayai langsung APBN melalui alokasi anggaran, tetapi bisa dibiayai melalui kombinasi anggaran di kementerian, anggaran di penanaman modal negara di BUMN, subsidi, penjaminan," ujar Ani.

Adapun kontrak pinjaman Rp 19,25 triliun itu memiliki jangka waktu selama 18 tahun dengan nominal Rp 18,1 triliun untuk kredit investasi dan Rp 1,15 triliun untuk kredit modal kerja.