Kota Koperasi, Fintech, dan Pendekatan Baru

BILA kita googling “kota koperasi”, paling tidak ada dua kota/ kabupaten yang muncul di laman pertama mesin pencarian itu. Pertama yakni Purwokerto, yang ditargetkan oleh gerakan koperasi Banyumas tercapai pada 2022. Kedua adalah Tangerang Selatan, yang mana Wali Kotanya canangkan realisasi itu pada 2021.

Belum ada definisi “kota koperasi” secara spesifik. Untuk memudahkan, bolehlah disebut kota koperasi ketika geliat koperasi terasa kuat di suatu kota/kabupaten tertentu. Geliat itu bisa diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya saja secara kuantitatif adalah jumlah koperasi skala menengah dan besar di kota itu. Atau juga bisa dilihat dari rasio anggota koperasi dengan jumlah penduduknya.

Indikator lain bisa dari kontribusi usaha koperasi dan efek ganda anggota koperasi kepada PDRB suatu kota. Tak ketinggalan yang substansial adalah bagaimana koperasi memberikan dampak nyata bagi anggotanya serta masyarakat luas. Indikator-indikator semacam itu bisa dirumuskan para akademisi menjadi sebuah “Indeks Kota Koperasi”.

Dalam kesempatan ini saya tak akan singgung mengenai indikator-indikatornya, melainkan soal strategi yang bisa digunakan untuk mencapainya. Saya akan sajikan gerakan Purwokerto Kota Koperasi sebagai studi kasus.

Baca juga: Memerankan Koperasi dalam Ekonomi Buruh

Purwokerto Kota Koperasi
Dalam suatu forum bersama Bupati Banyumas, Ir. Achmad Husein, gerakan koperasi Banyumas menyampaikan peta jalan (roadmap) Purwokerto Kota Koperasi akan ditempuh dalam lima tahun (2018-2022) ke depan.

Tahun Pertama adalah tahap konsolidasi. Tujuannya mengonsolidasi koperasi dan lembaga lain sebagai tulang punggung gerakan. Pada tahap ini dibangun apa yang namanya Jaringan Kerja Purwokerto Kota Koperasi. Yang tentu saja sifatnya taktis, lentur dan dinamis. Isinya mulai dari koperasi, lembaga swadaya, kampus-kampus dan lainnya.

Tahun Kedua yakni lakukan promosi koperasi-koperasi bagus ke masyarakat luas. Caranya lewat ko-promosi untuk meningkatkan jumlah anggota dan volume layanannya. Pada tahun kedua ini ditargetkan sudah banyak koperasi bagus yang pantas tampil sebagai perusahaan dengan layanan prima. Cara bacanya adalah memberi solusi pada pasar (market solution). Dengan begitu, masyarakat dengan sendirinya akan berbondong-bondong menjadi anggota.

Tahun Ketiga adalah capaian kuantitas dan kualitas koperasi. Indikatornya dilihat dari pertumbuhan anggota berbanding dengan jumlah penduduk Kab. Banyumas. Ditargetkan minimal 70 persen warga Banyumas menjadi anggota koperasi. Secara kualitas, koperasi-koperasi menjadi naik kelas. Dari yang skala kecil menjadi menengah dan yang menengah menjadi besar.

Tahun Keempat dampak nyata koperasi di masyarakat sudah dapat dirasakan. Dalam konteks itu, koperasi mengerjakan sektor ekonomi strategis. Sebagai contoh, di Banyumas sektor ekonomi gula kelapa (brown sugar) merupakan komoditas unggulan baik pasar domestik maupun ekspor. Sayangnya, hal itu tak selaras dengan tingkat kesejahteraan petaninya. Targetnya pada tahun keempat, koperasi dapat berperan nyata selesaikan masalah yang sudah menahun itu.

Tahun Kelima yakni pelembagaan Purwokerto Kota Koperasi. Pelembagaan ini misalnya advokasi melalui Peraturan Daerah (Perda) atau sejenisnya. Bentuk lainnya misal melalui sebuah artefak sebagai monumen bagi gerakan dan masyarakat. Misalnya saja gerakan koperasi bersama Pemda membangun Museum Koperasi di Banyumas. Pasalnya inisiasi koperasi pertama kali di Indonesia adalah di kota tersebut pada 1896. Ironisnya sampai sekarang tidak ada Museum Koperasi atau Jalan Koperasi.

Cara baca roadmap itu berpusat pada kekuatan gerakan koperasi sebagai tulang punggungnya. Tentu saja dengan kolaborasi multi pihak, misal sambut tangan dari Pemda, prosesnya bisa lebih cepat. Sebagai sebuah gerakan, inisiasi bottom up Purwokerto Kota Koperasi merupakan contoh bagus tumbuhnya kemandirian, percaya diri dan partisipasi masyarakat luas.

KOMPAS.com/Markus Yuwono Seorang warga Memanfaatkan KUD untuk Membayar Listrik

Dengan fintech sekat “pasar koperasi” menjadi tak lagi relavan. Sebaliknya satu koperasi dengan yang lain bisa saling tukar (interchange) “pasar”. Bayangkan saja anggota koperasi A belanja di koperasi B secara cashless lewat fintech.

Selain memberikan insentif tertentu, kedua koperasi dapat peroleh service fee untuk platform fintech tersebut. Sebaliknya pada saat yang lain anggota koperasi B lakukan tarik/ setor tunai di koperasi A. Maka, koperasi tak perlu menambah kantor atau cabang. Cukup bekerja sama saja.

Bayangkan juga seorang pedagang pasar yang adalah anggota koperasi pasar, transaksi dengan fintech yang sama di angkutan kota, karena sama-sama anggota koperasi. Atau seorang sopir taksi, dari koperasi taksi, yang belanja di koperasi konsumen tertentu secara cashless.