Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana CSR Bisa Jadi Objek Audit BPK

Kompas.com - 08/01/2018, 19:35 WIB
Kontributor Pangkalan Bun, Nugroho Budi Baskoro

Penulis

PANGKALAN BUN, KOMPAS.com - Pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) bisa saja jadi objek audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua BPK RI, Bahrullah Akbar, dalam kuliah umumnya dalam program BPK Goes to Campus di Universitas Antakusuma (Untama) Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Senin (8/1/2018) sore.

Bahrullah menyadari, penggelontoran dana CSR, yang dimandatkan undang-undang sebesar 2 persen untuk masyarakat sekitar perusahaan, merupakan ranah swasta. Tapi, menurutnya, ada dana CSR yang diserahkan dan dikelola pemerintah daerah.

"Karena tadi, swasta, BPK kok mau meriksa-meriksa. Tapi pas dia masuk ke pemerintah daerah, pemerintah ini kan menghasilkan sesuatu, bikin jalan, atau apa, ya kita audit karena itu masukan aset," jelasnya kepada Kompas.com seusai kuliah umum itu.

Baca juga : BPK Nilai Program Cetak Sawah Kementan Tak Langgar Aturan

Menurutnya, pemerintah daerah tak menyalahi aturan karena mengelola dana CSR. "Tapi kegunaannya secara efisen dan efektif. Yang penting dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Namun, guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini pun menyadari, meski kewajiban CSR telah dimandatkan dalam UU Nomor 40 tahun 2007, namun implementasinya masih belum selesai dibicarakan.

Ia menyayangkan, daerah seperti Kotawaringin, yang kaya akan sumber daya alam, dan banyak korporasi besar di sana, jika CSR-nya tak terkelola dengan baik. Ia menyebut ini sebagai 'perselingkuhan CSR'.

"Perusahaan di Kotawaringin, CSR di Jakarta. CSR itu diberikan pada lingkungannya," tuturnya saat berbicara dalam kuliah umum itu.

Sistem bagus

Dalam kesempatan itu, peraih doktor dari Universitas Padjajaran Bandung ini pun, mengklaim sistem auditing lembaganya sudah bagus.

"Karena kalau enggak bagus, kita enggak dipakai badan dunia untuk mengaudit. Tapi kalau ada yang tidak profesional, yang tidak memanfaatkan itu barangkali kita serahkan. Kita terus membangun, termasuk memperkenalkan BPK ke kampus-kampus," bebernya.

Baca juga: Ketika Opini Audit BPK Tak Lagi Bermakna

Ia menyebut jangan kasus satu dua auditor, yang sempat bikin heboh dalam jual-beli opini wajar tanpa pengecualian (WTP), memperburuk citra BPK.

"Yang paling penting, kami sama pemerintah daerah saling mendorong bukan cari-cari kesalahan. Jadi, memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan. Tapi kalau ada yang salah, saya kasih data yang dibawa ke polisi, kejaksaan, KPK ada juga," ujarnya.

Kompas TV Kredibilitas BPK Setelah Terkena OTT KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com