Sepi Peminat, Sri Mulyani Evaluasi Kebijakan Insentif Fiskal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pada tahun 2017 lalu insentif fiskal dari pemerintah kurang mendapatkan respon positif dari pelaku usaha.

Sri Mulyani kemudian meminta lembaga terkait yakni Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Bea dan Cukai untuk melakukan evaluasi insentif fiskal yang disediakan pemerintah. 

Seperti diketahui, insentif fiskal yang disediakan pemerintah selama ini yakni berupa tax allowance dan tax holiday.

"Tahun 2017 meski sudah ada tax allowance dan tax holiday, tapi belum ada yang apply, kenapa? apa enggak menarik? apa perlu insentif lain," ujar Sri Mulyani saat dialog terkait ekonomi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Baca juga : Pemberian Insentif Fiskal Jangan Sampai Jadi Vitamin yang Salah

Selain itu, Sri Mulyani juga akan melibatkan dengan kementerian lain dari berbagai sektor mulai dari perdagangan, pertanian, pertambangan, perikanan guna mencari masalah aoa yang membuat insentif fiskal pemerintah minim peminat.

"Itu (insentif) sebenarnya formulasi yang sudah diformulasikan cukup lama selama ini. Lebih dari hampir 10 tahun waktu saya jadi Menkeu dahulu kala. Waktu itu disusun berdasarkan masukan juga dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)," ujar Sri Mulyani.

Dia menginginkan dengan dilakukannya evaluasi, maka bisa melihat apa yang sedang dibutuhkan pelaku industri saat ini.

"Mungkin kami perlu review aja lagi, sekarang ini sebetulnya kebutuhan industri apa," jelasnya.

Baca juga : Pemerintah Akan Review Sektor Penerima Insentif Fiskal

Adapun, tax holiday merupakan pengurangan atau penghilangan pajak penghasilan secara sementara.

Tax holiday disediakan pemerintah untuk meningkatkan ketertarikan investor dalam berinvestasi, baik untuk investor asing atau luar negeri. 

Sedangkan tax allowance merupakan salah satu insentif berupa pemotongan pajak yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tertentu untuk kepentingan tertentu.

"Yang sudah ada seperti tax allowance kami akan lihat kenapa peminatnya kurang dan apakah bentuk allowance-nya tidak bisa diubah, sehingga bisa menarik, kan itu ada di dalam perubahan undang-undang, Peraturan Pemerintah bahkan Permenkeu," pungkasnya.