Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKP Pastikan Tetap Larang Penggunaan Cantrang untuk Menangkap Ikan

Kompas.com - 11/01/2018, 14:49 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja memastikan pihaknya tetap melaksanakan aturan pelarangan cantrang atau alat menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.

Aturan ini sempat dibahas kembali oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan diminta untuk dilakukan uji petik sebelum benar-benar diterapkan.

"Kami tetap ingin melanjutkan (larangan cantrang) karena program ini berdampak baik untuk nelayan," kata Sjarief kepada pewarta di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Sjarief menyebutkan dasar larangan penggunaan cantrang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

Meski diterbitkan pada 2015, namun pelaksanaannya ditunda 2 tahun atas dasar permintaan nelayan kepada Ombudsman dan efektif penundaan tersebut selesai Desember 2017 lalu.

Selama jeda waktu itu, Sjarief memastikan pihaknya telah mengisi masa transisi dengan memberikan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan sebagai pengganti cantrang.

Tercatat, dari 2015 ada 9.021 unit alat tangkap ramah lingkungan yang dibagikan kepada nelayan di seluruh Indonesia untuk kapasitas di bawah 10 gross tonage (GT).

Sedangkan untuk alat tangkap di atas 10 GT, nelayan dibantu KKP bekerja sama dengan pihak perbankan untuk mendapat bantuan pendanaan.

Meski sudah dibantu mengganti dengan alat tangkap yang baru, Sjarief mengakui masih ada kendala di lapangan berupa kesulitan nelayan menggunakan alat tersebut.

"Di sana-sini memang ada kurang panjang, begini-begitu, namun kami sudah datangi. Termasuk pendampingan para nelayan untuk mulai coba alat tangkap yang baru. Alhamdulillah hasilnya bagus, dan para nelayan sudah mulai beralih," tutur Sjarief.

Pada Rabu (10/1/2018) kemarin, Wakil Ketua Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto kepada pewarta menyarankan ada uji petik terhadap pelarangan penggunaan cantrang.

Hal itu dikarenakan masih banyak nelayan yang belum menerima alat tangkap ikan pengganti dan memerlukan biaya tinggi untuk membeli alat tangkap yang baru.

Yugi juga menilai pemerintah perlu melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap penggunaan cantrang. Untuk menjaga kondisi lingkungan, Yugi mengusulkan penggunaan cantrang bisa diterapkan berdasarkan zonasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com