Operasi Pasar dan Impor, Upaya Stabilkan Harga dan Stok Beras - Kompas.com

Operasi Pasar dan Impor, Upaya Stabilkan Harga dan Stok Beras

Andri Donnal Putera
Kompas.com - 13/01/2018, 13:24 WIB
Acara pelepasan armada operasi pasar beras oleh Mendag Enggartiasto Lukita, bersama Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Ketua Satgas Pangan Setyo Wasisto di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (9/1/2018).KOMPAS.com/ PRAMDIA ARHANDO JULIANTO Acara pelepasan armada operasi pasar beras oleh Mendag Enggartiasto Lukita, bersama Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Ketua Satgas Pangan Setyo Wasisto di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Awal 2018, kenaikan harga beras jadi sorotan dan mulai terasa di sejumlah wilayah di Indonesia. Kenaikan harga beras sangat terasa pada jenis beras medium. Kenaikannya melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebelumnya di masing-masing wilayah.

Di Karawang, Jawa Barat, harga beras medium naik hingga menyentuh angka Rp 13.000 per kilogram. Baik pedagang beras hingga pemerintah setempat menduga, kenaikan harga beras karena belum memasuki puncak musim panen serta adanya spekulan beras.

Sedangkan di DKI Jakarta, harga beras merangkak mendekati angka Rp 12.000 per kilogram. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada Selasa (9/1/2018) lalu mengungkapkan, hal itu disebabkan adanya pedagang yang menahan stok beras untuk dijual sembari menunggu masa panen raya tiba.

Daerah-daerah lain turut merasakan dampak kenaikan harga beras. Menanggapi kondisi ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menempuh tiga kebijakan, yaitu menggelar operasi pasar bersama Perum Bulog, membentuk tim pengawasan operasi pasar, serta mengimpor 500.000 ton beras dari Thailand dan Vietnam.

Baca juga : Gejolak Harga Beras Sudah Terjadi Sejak Agustus 2017

Untuk pelepasan operasi pasar beras, Enggar mengawali dengan melaksanakannya di 10 pasar di DKI Jakarta dan diteruskan ke seluruh daerah di Indonesia secara bertahap.

Enggar memastikan stok beras di gudang Bulog masih aman dan operasi pasar beras ini akan dijalankan sampai Maret 2018.

"Kemendag sudah bersurat kepada Perum Bulog untuk melakukan operasi pasar beras dengan harga penjualan beras medium di tingkat eceran setinggi-tingginya sesuai ketentuan HET yang berlaku di wilayah masing-masing," kata Enggar, beberapa waktu lalu.

Penetapan HET beras medium di wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi sebesar Rp 9.450 per kilogram.

Sedangkan di Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 9.950 per kilogram. Sementara di Maluku dan Papua ditetapkan sebesar Rp 10.250 per kilogram.

Baca juga : Mendag: Beras Impor Sampai di Konsumen Januari-Februari 2018

Memastikan operasi pasar beras efektif dan tepat sasaran menjadi tugas tim pengawasan operasi pasar. Tim ini akan bekerja efektif dalam dua periode, yaitu dari 8 sampai 31 Januari 2018 dilanjutkan pada 1 Februari sampai 31 Maret 2018.

Dalam pelaksanaannya, tim ini akan bekerja sama dengan pihak Satgas Pangan, perwakilan Bulog di daerah-daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hingga pelaku usaha termasuk distributor dan pedagang beras di seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga : Indonesia Impor 500.000 Ton, Wapres Sebut Stok Beras Kurang

Anggota tim pengawasan ini adalah staf unit eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan.

"Lokasi pengawasan operasi pasar mencakup 26 divisi regional Bulog, 101 sub divisi regional Bulog, dan 198 pasar," ujar Enggar.

Tim pengawasan memastikan pasokan beras operasi pasar sampai ke tangan distributor dan pedagang tanpa kendala. Tim ini juga mengontrol ketersediaan stok beras di gudang-gudang milik Bulog serta memonitor perkembangan harga di pasaran.

Untuk 500.000 ton beras impor, Enggar menjamin dapat diterima dan dinikmati masyarakat pada akhir Januari hingga awal Februari 2018. Harga jual beras impor ini akan mengacu pada HET beras medium.

Baca juga : Impor 500.000 Ton Beras, Mendag Tidak Merasa Mesti Lapor Presiden

Nantinya, beras dari Thailand dan Vietnam itu akan diimpor oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) selaku BUMN. Ketentuan dalam Permendag 1/2018 mengatur pihak yang diperbolehkan mengimpor beras adalah BUMN.

Kebijakan impor beras diyakini Enggar tidak merugikan petani dalam negeri. Hal itu karena jenis beras yang diimpor berbeda dengan yang diproduksi petani Indonesia, dan kebutuhan akan stok beras menjadi prioritas sehingga kebijakan ini ditempuh.

PenulisAndri Donnal Putera
EditorAna Shofiana Syatiri
Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM