Tantangan Fiskal pada Tahun Politik

SELALU ADA optimisme ketika menatap tahun yang baru. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 merupakan contoh riil dari himpunan optimisme penyelenggara negara pascalepas dari beban fiskal yang berat pada tahun-tahun sebelumnya. Berat, karena realisasi anggaran yang diharapkan kerap tak sesuai dengan kenyataan.

Apa yang terjadi pada 2017 mungkin bisa memberikan gambaran paling aktual bahwa mengelola fiskal tidaklah mudah di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi. Banyak pencapaian yang patut diapresiasi, tetapi tidak sedikit pula yang perlu dikritisi.

Dari sisi makro, berbagai indikator ekonomi menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi terjaga di kisaran 5 persen,  inflasi berhasil ditekan di bawah 4 persen, ekspor-impor tumbuh dua digit untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, pun demikian dengan investasi yang tumbuh di atas 7 persen untuk kali pertama dalam kurun yang sama.

Sayangnya, konsumsi rumah tangga melandai dan belanja pemerintah belum cukup mampu mengompensasi pelemahan.

(Baca juga: Update Realisasi APBN-P 2017 per 15 Desember 2017 )

Apabila melihat tingkat penyerapan anggaran, belanja pemerintah pada 2017 sebenarnya tergolong cukup baik jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, terutama dari sisi belanja modal yang diklaim mencatatkan penyerapan anggaran tertinggi dalam tiga tahun terakhir (92,8 persen). Hal ini sejalan dengan kebijakan agresif pemerintah terkait pembangunan infrastruktur.

Dari sisi penerimaan negara, secara total mencatatkan realisasi 95,4 persen dari target APBN-P 2017. Pencapaian yang cukup baik jika dibandingkan dengan tingkat realisasi beberapa tahun terakhir. Namun, ada sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian, terutama terkait shortfall penerimaan pajak meski sudah dibantu dengan tax amnesty.

Pajak—kontributor terbesar penerimaan negara—menjadi pos paling kritikal untuk dicermati. Di tengah kondisi ekonomi yang relatif stabil, setoran pajak 2017 hanya meningkat 4 persen dari perolehan tahun lalu. Pencapaian tersebut jauh di bawah pertumbuhan alamiah yang seharusnya, yakni pertumbuhan ekonomi plus inflasi.

Harus diakui sebagian pos penerimaan pajak membukukan catatan positif. PPN & PPnBM, misalnya, tumbuh 16,62 persen dan PPh migas melonjak 38,4 persen.

Dok Pribadi Realisasi penerimaan pajak per 31 Desember 2017 berdasarkan data Kementerian Keuangan, ?Realisasi (Sementara) Penerimaan DJP Tahun 2017?, dalam siaran pers tertanggal 5 Januari 2018

Namun, yang amat disayangkan, PPh non-migas yang punya bobot sumbangan lebih dari 50 persen justru minus 5,27 persen.

Euforia tax amnesty yang memudar disinyalir menjadi penyebab rendahnya setoran PPh non-migas pada 2017. Program amnesti pajak yang hanya berlangsung di tiga bulan pertama 2017 dinilai tidak sebanding perannya dibandingkan dengan implementasi program serupa di enam bulan terakhir 2016 yang penuh euforia pengampunan.

“Coba saja hilangkan sumbangsih penerimaan yang berasal dari program amnesti pajak (uang tebusan dan PPh revaluasi asset), seharusnya penerimaan pajak 2017 dapat tumbuh hampir 16 persen.”

Itu pembelaan pemerintah, yang merujuk pada basis penerimaan pajak 2016 yang cukup tinggi berkat tax amnesty. Sebuah perspektif yang diputar dan terkesan mundur jika dibandingkan dengan optimisme awal pemerintah, bahwa salah satu tujuan tax amnesty adalah meningkatkan basis dan penerimaan pajak.

(Baca juga: Tak Ada Tax Amnesty, Apa Strategi DJP Capai Target Penerimaan Pajak 2018? )

Meski begitu, neraca fiskal terjaga dengan baik pada 2017. Defisit anggaran yang sempat diproyeksi mencapai 2,92 persen terhadap PDB berhasil dijaga di kisaran 2,57 persen pada akhir tahun.

Efisiensi belanja pegawai dan belanja barang yang dilakukan pemerintah juga cukup mengurangi efek dari shortfall penerimaan. Realisasi belanja negara pada 2017 tercatat Rp 2.001,6 triliun atau  93 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2017.

Bonus Harga Minyak