Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Optimistis Defisit APBN-P 2017 Terjaga

Kompas.com - 15/01/2018, 18:45 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini defisit APBN Perubahan tahun 2017 tetap terjaga, yakni dari yang tadinya ditetapkan sebesar 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,57 persen terhadap PDB.

Adapun sampai saat ini, angka defisit masih akan terus bergerak sejalan dengan proses rekonsiliasi dan konsolidasi data APBN Perubahan tahun 2017.

"Berdasarkan data per 12 Januari 2018, defisit APBN-P tahun anggaran 2017 tercatat sebesar 2,46 persen terhadap PDB," kata Sri Mulyani, yang kerap disapa Ani, saat menggelar konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018).

Secara keseluruhan, Ani menilai realisasi penerimaan dalam APBN Perubahan 2017 menunjukkan hasil yang positif. Aspek yang mendukung hal tersebut, di antaranya penerimaan pajak yang tumbuh 15,5 persen tanpa tambahan dari tax amnesty dan revaluasi aset.

Baca juga : Update Realisasi APBN-P 2017 per 15 Desember 2017

Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp 192,3 triliun atau 101,7 persen dari target APBN Perubahan 2017. Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga tercapai 118,5 persen atau setara dengan Rp 308,4 triliun yang artinya melebihi target dan tumbuh 17,7 persen dibanding tahun 2016.

Adapun untuk realisasi belanja negara hingga akhir Desember 2017 mencapai Rp 2.001,6 triliun atau 93,8 persen dari pagu APBN Perubahan 2017. Rinciannya mencakup belanja pemerintah pusat (Rp 1.259,6 triliun), transfer ke daerah dan dana desa (Rp 742 triliun).

Ani turut mengungkapkan, realisasi belanja modal pada APBN Perubahan 2017 mencapai 92,8 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang hanya 82 persen.

Sementara untuk realisasi bantuan sosial mencapai 100 persen. Kemudian realisasi anggaran subsidi tahun 2017 mencapai Rp 166,3 triliun atau setara dengan 98,5 persen terhadap APBN Perubahan 2017.

Baca juga : APBN-P 2017 Diketok hanya Sejengkal dari Batas Konstitusi

Realisasi subsidi tercatat lebih rendah 4,6 persen dibanding tahun 2016 didorong kebijakan subsidi listrik yang dinilai lebih tepat sasaran dan adanya pengalihan sebagian belanja subsidi ke program bantuan sosial.

Kompas TV Pemerintah memproyeksikan defisit anggaran tahun ini di bawah angka 2,7 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com