DPR Soroti Impor Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menerbitkan kebijakan impor beras sebanyak 500.000 ton. Kebijakan ini guna mengatasi kekurangan pasokan beras di tengah-tengah masyarakat.

Kebijakan tersebut disoroti oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena menyatakan, impor ini akan berdampak negatif bagi petani lantaran masa panen beras sudah dekat.

"Sudah jelas dua minggu kedepan petani akan panen raya beras. Jangan sampai para petani kita menjerit,  dikarenakan rencana pemerintah impor beras," ujar Michael dalam pernyataannya, Selasa (16/1/2018).

Michael menyatakan, sebaiknya pemerintah membuat program untuk stabilisasi harga dengan tidak memilih impor. Salah satunya adalah dengan operasi pasar yang berkesinambungan.

Baca juga: Mendag Buka Kran Impor Beras, Ini Komentar Menteri Pertanian

Michael juga berharap Satgas Pangan segera bergerak dan bekerja untuk menyelidiki penyebab kenaikan harga beras. Menurutnya, jangan sampai kenaikan harga beras disebabkan permainan spekulan yang akhirnya merugikan petani.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pun telah menunjuk Perum Bulog untuk mengimpor 500.000 ton beras dari Thailand dan Vietnam. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita telah menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sebagai importir beras tersebut.

"Impor beras yang semula dilakukan PT PPI akan dilakukan oleh Bulog dalam bentuk beras umum sesuai mandat Perpres Nomor 48 Tahun 2016," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Total volume impor mencapai 500.000 ton tersebut ditargetkan bakal masuk ke Indonesia hingga Februari 2018 mendatang.

Selain itu, Bulog pun tetap melaksanakan operasi pasar beras serta menyerap gabah dan beras hasil panen petani dengan fleksibilitas harga.