Menhub Upayakan Tarif Kereta Bandara Medan Turun dari Rp 100.000

MEDAN, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan tarif Kereta Bandara Medan-Kualanamu yang dipatok pada Rp 100.000 tiap perjalanan, masih akan diupayakan untuk turun lebih murah.

Upaya yang dimaksud antara lain dengan cara meminta bantuan Pemerintah Daerah agar mengalokasikan subsidi. Selain itu juga dipertimbangkan pemberian subsidi tarif dengan cara mencari sponsor dari pihak swasta.

"Nanti coba kami bicarakan dengan pemda untuk pemberian subsidi atau sponsor dari pihak lain," terangnya saat ditemui di sela peninjauan proyek Elevated Double Track di Stasiun Medan, Rabu (17/1/2018).

Lebih lanjut dia menjelaskan pemerintah tidak bisa begitu saja meminta PT Railink sebagai operator kereta bandara untuk menurunkan tarif di bawah Rp 100.000, karena merupakan perusahaan swasta. Penurunan tarif tersebut, tanpa ada skema subtitusi, dikhawatirkan malah akan berdampak buruk.

Baca juga : Tahun Ini, Padang dan Palembang Segera Punya Kereta Bandara

"Kalau kami berikan lebih rendah, saya khawatir kepastian hukum dari mereka yang telah ditetapkan melalui feasibility study (FS) tidak terjadi," terangnya.

Saat ini Kereta Bandara Medan-Kualanamu menggunakan rel di atas permukaan tanah (at grade).

Pemerintah sendiri sedang mengerjakan proyek pembangunan jalur layang ganda (elevated double track) sepanjang lebih kurang 10 kilometer, yang nantinya akan dipakai oleh Kereta Bandara tersebut.

Harapannya setelah jalur layang ganda tersebut selesai dibangun dan berfungsi, maka kemacetan di kota bisa berkurang karena ada 7 perlintasan sebidang yang ditutup.

Baca juga : Tiga Menteri Tinjau Pembangunan Elevated Double Track Medan-Kualanamu

Jarak tempuh ke bandara diperkirakan bisa lebih singkat, yang semula 45 menit akan menjadi 30 menit.

Dia menjelaskan saat ini pengerjaan proyek jalur layang ganda sudah mencapai 88 persen. Total biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan jalur ini sebesar Rp 2,86 triliun diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).