Mendag Klaim Operasi Pasar Tak Cukup Stabilkan Harga Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan alasan pemberian izin impor 500.000 ton beras di hadapan anggota Komisi VI DPR RI, Kamis (18/1/2018) siang.

Salah satu alasan utama adalah karena terjadi kenaikan harga beras yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) serta pengaruh dari operasi pasar yang belum signifikan.

"Operasi pasar dan pemantauan stok beras di berbagai wilayah belum dapat menekan kenaikan harga beras," kata Enggar di hadapan peserta rapat Komisi VI DPR RI.

Enggar menjelaskan, dari tujuh wilayah di seluruh Indonesia, hanya region Maluku dan Papua yang harga berasnya masih di bawah HET. Sedangkan enam region lain, harga beras didapati masih di atas HET dengan kisaran gap 5,5 persen sampai 16,7 persen.

Gap harga paling besar terjadi di wilayah Jawa-Lampung-Sumatera Selatan.

Adapun penetapan HET beras medium di wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi sebesar Rp 9.450 per kilogram.

Sedangkan di Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 9.950 per kilogram. Sementara di Maluku dan Papua ditetapkan sebesar Rp 10.250 per kilogram.

setelah menjalani rapat koordinasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, disepakati bahwa impor beras dapat dilakukan bila cadangan beras pemerintah di bawah 1 juta ton.

Cadangan beras pemerintah (CBP) merujuk pada ketersediaan beras di gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

"Stok CBP Bulog di bawah satu juta ton dan ada kenaikan harga di kisaran 10 sampai 19 persen di berbagai daerah, maka kami mengambil kebijakan mengimpor beras keperluan lain," tutur Enggar.

Kemendag sudah menunjuk Perum Bulog untuk melaksanakan importasi beras dengan jumlah maksimal 500.000 ton.

Pelaksanaan impor beras dibatasi sampai akhir Februari 2018 agar tidak bersamaan dengan musim panen raya yang diprediksi jatuh pada awal Maret 2018.