Tak Puas dengan Mendag, Komisi VI DPR akan Bentuk Tim Pengawas Impor Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menyebut pihaknya berencana membentuk tim pengawas atau tim monitoring untuk menyikapi kebijakan impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan.

Hal ini diungkapkan Teguh saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Menteri Perdagangan dan pihak terkait mengenai kebijakan impor beras di gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018).

"Ada hal-hal kontradiktif yang sebenarnya kami tidak harapkan dari pemerintah. Maka dari itu, kami butuh membentuk tim pengawas atau tim monitoring karena kami merasa harus turun melihat langsung," kata Teguh usai memimpin rapat pada Kamis sore.

Hal kontradiktif yang dimaksud Teguh adalah klaim dari Kementerian Pertanian yang berbeda dengan alasan impor beras dari Kementerian Perdagangan.

Menurut Teguh, Kementan mengatakan Indonesia swasembada beras, sementara Kemendag menilai perlu impor beras karena stok menipis dan harga di pasaran sudah merangkak naik.

Selain itu, Teguh juga menyebut Komisi VI masih belum yakin karena Mendag Enggartiasto Lukita belum bisa menunjukkan data stok beras di gudang-gudang, baik gudang milik Perum Bulog maupun milik pengusaha. Sehingga, DPR merasa belum ada dasar yang kuat dari data mengapa Indonesia harus mengimpor beras.

"Padahal Kemendag punya wewenang untuk minta data itu, mencatat dan membuat pelaporan," tutur Teguh.

Pada rapat dengar pendapat hari ini, sejumlah pandangan dan pertanyaan dikemukakan, baik dari anggota Komisi VI dan Kemendag bersama Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan pihak terkait lainnya.

Namun, rapat tersebut belum mencapai kesepakatan atau kesimpulan apapun karena Enggar harus pamit untuk ikut rapat terbatas.

Teguh memutuskan sidang hari ini ditutup untuk kemudian ditunda hingga jadwal berikutnya yang belum ditentukan.