Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasarkan Produk, UKM Indonesia Pilih Facebook Ketimbang E-Commerce

Kompas.com - 30/01/2018, 17:15 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Pajak, Infrastruktur, dan Keamanan Siber Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA), Bima Laga mengungkapkan, sebanyak 43 persen Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia saat ini memasarkan produknya melalui media sosial Facebook.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan IdEA terhadap 1.800 responden di 11 kota besar, jumlah pelaku usaha yang berjualan menggunakan e-commerce masih sangat sedikit.

Survei dilakukan di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Surabaya, Medan, Palembang, Pontianak, Balikpapan, Semarang, Solo dan Denpasar.

Hasil survei menyebutkan bahwa hanya 16 persen UKM yang berjualan dengan memanfaatkan marketplace. Sebanyak 12 persen UKM  belum online, sebanyak 7 persen UKM memiliki website sendiri, dan 5 persen menggunakan Instagram.

Baca juga : Sebelum Diterbitkan, Aturan Pajak E-Commerce Perlu Uji Publik

Kemudian, sebanyak 11 persen UKM menggunakan gabungan Facebook dan Instagram.

"43 persen UKM menggunakan Facebook, dan sisanya sebesar 6 persen dengan platform yang lain," kata Bima saat Media Briefing di Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Dengan adanya fakta tersebut, IdEA menegaskan, rencana pengenaan pajak pada e-commerce perlu kajian yang matang dan menjangkau seluruh perdagangan online bukan hanya e-commerce tetapi juga media sosial.

"Jika level playing field (keadilan) tidak dapat dijalankan, maka rencana kebijakan ini harus ditinjau kembali agar sesuai dengan asas formal dan material suatu pembentukan peraturan yang harus ada unsur keadilan dan merata juga kesamaan kedudukan," paparnya.

Baca juga : Formula Aturan Pajak E-Commerce Mulai Disusun

Sementara itu, Public Policy Head Tokopedia Sari Kacatri mengatakan, dalam menerbitkan aturan perpajakan e-commerce pemerintah harus melihat perdagangan online ini sebagai ekosistem bukan hanya sebagai tempat berjualan.

Sebab saat ini e-commerce juga terus berkembang dengan yang melibatkan banyak pelaku UKM di Indonesia dan menggerakan ekonomi kerakyatan.

"Sebenarnya menurut kami yang paling penting adalah melihat paradigma yang benar, ini adalah ekosistem bukan hanya e-commerce. Kalau tidak ada keadilan merata maka itu tidak feasible. Kami harap ada level playing field," kata Sari.

Kompas TV YLKI mencatat naiknya angka ketidakpuasan konsumen online.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com