Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 6 Persen, Ini Syaratnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen. Pada tahun ini pun, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan berada pada kisaran 5,1 hingga 5,4 persen.

Kepala ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Anton Hendranata menyebutkan,  tren pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah ada perbaikan. Ini terutama berasal dari investasi dan perdagangan.

Anton pun mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai kisaran 6-7 persen. Akan tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni struktur ekonomi Indonesia harus diubah.

"Sejak tahun 1960-an perekonomian kita sangat tergantung konsumsi rumah tangga. Sumbangannya ke pertumbuhan ekonomi 50-55 persen," kata Anton di kantor pusat Bank Danamon, Rabu (31/1/2018).

Baca juga : Ekonom Danamon Prediksi Ekonomi Indonesia 2018 Tumbuh 5,27 Persen

Pada tahun 2011, misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,2 persen. Pendorong pertumbuhan ekonomi saat itu adalah konsumsi rumah tangga dan investasi.

"Sayangnya ketika konsumsi rumah tangga cenderung flat dan bahkan agak turun, peranan investasi turun signifikan. Itu salah satu penyebab pertumbuhan ekonomni Indonesia stuck (bertahan) di 5 persen selama 5 tahun terakhir," jelas Anton.

Agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terakselerasi, maka infrastruktur harus digenjot. Selain itu, regulasi dan kepastian hukum pun harus diperbaiki.

"Kalau itu tidak improve (membaik), maka potential output Indonesia bisa-bisa hanya di 5-5,5 persen," terang Anton.

Oleh sebab itu, imbuh dia, maka struktur ekonomi Indonesia harus berubah. Infrastruktur pun harus dibangun secara konsisten.

Indonesia pun perlu belajar dari China dan AS. Kedua negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat karena infrastruktur.

Indonesia, tutur Anton, memiliki harapan untuk mengalami pertumbuhan di atas 5 persen. Namun demikian, ini tidak bisa terjadi dalam jangka pendek, melainkan jangka menengah dan panjang sejalan dengan pembangunan infrastruktur.

"Tapi pemerintah juga harus hati-hati, jangka pendeknya juga harus diperhatikan. Bantu (masyarakat) yang di bawah supaya daya beli rendah tidak terjadi," ungkap Anton.