Konsumsi Rumah Tangga Sumbang Separuh Struktur Ekonomi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 mencapai 5,07 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 5,03 persen.

Apabila diukur berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB), perekonomian Indonesia tahun 2017 mencapai 13.588,8 triliun. Adapun PDB per kapita Indonesia mencapai Rp 51,89 juta atau 3.876,8 dollar AS.

Kepala BPS Suhariyanto menuturkan, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 didukung pertumbuhan pada seluruh komponen, yakni Komponen Pengeluaran Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi, serta Ekspor Barang dan Jasa.

"Komponen Impor Barang dan Jasa meskipun mengalami peningkatan, merupakan faktor pengurang," kata Suhariyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/2/2018).

Baca juga : Ekonomi Indonesia 2017 Tumbuh 5,07 Persen, Tertinggi Sejak Tahun 2014

Data BPS menyebut, bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan, maka komponen konsumsi rumah tangga merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017, yakni sebesar 2,69 persen. Kemudian diikuti oleh komponen PMTB sebesar 1,98 persen.

"Struktur perekonomian Indonesia tahun 2017 menurut pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yakni 56,13 persen," ujar Suhariyanto.

Kemudian, diikuti oleh komponen PMTB atau investasi sebesar 32,16 persen dan komponen ekspor barang dan jasa sebesar 20,37 persen. Disimpulkan, perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.

Suhariyanto menjelaskan, seluruh komponen konsumsi rumah tangga tumbuh, terutama pada komponen konsumsi kesehatan dan pendidikan. Ia mengungkapkan, diharapkan konsumsi rumah tangga dapat terus dalam kondisi yang baik, mengingat besarnya kontribusinya terhadap perekonomian.

"Syaratnya daya beli harus terjaga. Tingkat inflasinya harus terkendali," jelas Suhariyanto.

Meski demikian, BPS juga menemukan adanya peningkatan persentase pendapatan yang ditabung, khusunya oleh masyarakat menengah ke atas. Dengan demikian, diketahui bahwa kelas menengah ke atas menahan belanjanya.

Menurut Suhariyanto, ada dua kemungkinan penyebab ini terjadi, yakni masyarakat menengah ke atas telah lebih mengedepankan investasi atau menahan karena kondisi politik jelang pesta demokrasi.

"Untuk menaikkan daya beli syaratnya ada dua, kondisi ekonomi, politik, dan keamanan harus stabil. Inflasinya juga harus terkendali," terang Suhariyanto.