Chatib Basri: Pemerintah Perlu Hati-hati Jalankan Program Padat Karya Tunai

JAKARTA, KOMPAS.com - Program padat karya tunai tengah dijalankan oleh pemerintah guna memberikan pekerjaan bagi masyarakat di pedesaan dan meningkatkan perekonomian di daerah.

Pengamat ekonomi yang juga mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, perlu ada kehati-hatian bagi pemerintah dalam menjalankan program tersebut, meskipun dia mengakui program padat karya tunai akan mendorong daya beli masyarakat di pedesaan.

"Kalau program cash for work itu upahnya harus di bawah upah minimum," ujar Chatib saat menjadi pembicara pada acara Disruptif Ekonomi Digital di Ritz Carlton, Jakarta, Senin (5/1/2018).

Chatib menegaskan, pengawasan dan kehati-hatian dalam program padat karya tunai oleh pemerintah harus terus dilakukan hingga ke pemerintah daerah.

Baca juga : Dorong Industri Padat Karya, Pemerintah Siapkan Insentif Pajak

"Karena kalau diatas, orang yang sudah punya kerja itu akan pindah. Dia enggak akan nolong orang yang enggak punya kerja," paparnya.

Namun demikian, Chatib menilai, program padat karya tunai akan memberikan berbagai dampak ganda ekonomi yang bisa mendorong laju ekonomi secara nasional.

"Jadi kalau dia (masyarakat desa) punya uang tunai itu pasti dia belanjakan. Kalau orang belanja itu permintaannya naik (daya beli). Kalau pernintaan naik itu perusahaan akan expand (investasi)," jelasnya.

Adapun program padat karya tunai merupakan pola baru dari penyaluran dana desa yang sudah dijalankan pemerintah, hanya saja pola penyalurannya dilakukan penyegaran, agar dana desa bisa lebih bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

Baca juga : Mulai 2018, Pemanfaatan Dana Desa Tak Boleh Gunakan Kontraktor Luar

Hal itu mengacu perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pemanfaatan dana desa diubah orientasinya menjadi ke arah padat karya.

"Saya meminta program pemanfaatan dana desa dan program kementerian yang dikucurkan ke desa dilakukan dengan modal padat karya. Model cash for work," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta supaya dana desa dikelola dengan cara swakelola. Hal tersebut semata-mata demi pembukaan lapangan kerja, sekaligus meningkan kesejahteraan serta daya beli masyarakat.

Hal itu diungkapkan ketika memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, beberapa waktu lalu.