Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhub Minta Kemenkominfo Buat Aturan soal Perusahaan Aplikasi Taksi Online

Kompas.com - 12/02/2018, 07:37 WIB
Achmad Fauzi,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

TEMANGGUNG, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) membuat peraturan yang mengatur keberadaan perusahaan penyedia taksi online sebagai aplikator. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi menerangkan, peraturan taksi online yang dikeluarkan pihkanya belum mengatur keberadaan perusahaan penyedia aplikasi taksi online.  Pasalnya peraturan tersebut, hanya mengatur tentang keberadaan taksi online saja.

Aturan yang dimaksud yakni, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 108).

"Itu dari kami, kalau bisa Kemenkominfo buat Peraturan Menteri juga. Karena PM 108 ini masalah transportasinya, belum masalah aplikasinya," ujar dia di Graha Bumi Pala, Temanggung, Minggu (11/2/2018).

Baca juga : Soal Aturan Taksi Online, Ini Komentar PT Go-Jek

Budi mengusulkan, dalam peraturan di Kemenkominfo terdapat aturan yang menghubungkan komunikasi antara sopir taksi online dengan perusahaan penyedia aplikasi. 

"Jadi selama ini pengemudi di-suspend  itu dia (sopir) enggak bisa protes ke sana (aplikator). Makanya, dia (sopir) minta dihubungkan dari Kemenkominfo ke aplikator supaya ada perlindungan," tutur dia.

Budi menambahkan, permintaan tersebut akan diungkapkannya pada pertemuan pada Senin (12/2/2018) bersama pejabat Kemenkominfo.

"Nanti senin saya akan rapat dengan Kemenkominfo, ya ngomongin terkait sopir dengan aplikator itu," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com