Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Semakin Rendah Hasil Survei Elektabilitas, Makin Mahal Biaya Konsultan Politik

Kompas.com - 14/02/2018, 09:17 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jasa konsultan politik di Indonesia merupakan peluang bisnis tersendiri, mengingat negara ini menerapkan sistem demokrasi yang secara tidak langsung mendorong kebutuhan sejumlah pihak akan jasa tersebut.

Meski begitu, bisnis ini juga memiliki tantangan tersendiri sehingga diperlukan strategi untuk menjaga keberlangsungannya di masa mendatang.

Kompas.com berkesempatan berbincang dengan salah satu pelaku bisnis jasa konsultan politik, Yunarto Wijaya yang sekaligus merupakan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia pada Senin (12/2/2018). Perbincangan itu dirangkum ke dalam format tanya jawab sebagai berikut:

Bagaimana awal mula bisnis ini berkembang di Indonesia?

Awalnya, belum banyak lembaga riset politik. Charta Politika sendiri baru masuk ke wilayah itu baru 2005 karena saat itu baru Pilpres tahun 2004 dan setahun setelahnya Pilkada secara langsung, dari yang tadinya melalui DPRD.

Awalnya kami fokus ke data, survei, dan FGD (focus group discussion). Tapi, kebutuhannya ternyata bukan cuma itu. Mereka butuh output yang bisa berpengaruh langsung terhadap pemenangan mereka. Bagaimana elite politik kita mulai melek dengan hal yang sifatnya modern, terkait dengan riset. Tadinya, masih didasarkan pada gaya-gaya politik tradisional, siapa yang menguasai jaringan dan tokoh, sampai hal yang sifatnya spiritual.

Ketika bisnis jasa konsultan politik mulai diminati, apa saja layanan yang ditawarkan?

Apa yang jadi jasa kami, saya istilahkan sebagai 3M. Pertama mapping, berupa riset tentang perilaku pemilih dan bagaimana pemetaan di antara mereka dengan kompetitornya. Kedua, monitoring atau pendampingan.

Kami memberikan strategi dan mendampingi mereka, apakah langkah-langkah yang dilakukan dalam kampanye sudah benar atau tidak, sampai membantu membangun sebuah aplikasi dan indikator kerja. Ketiga, mobilizing atau jasa pemenangan. Untuk yang ini, bagaimana konsultan bergerak bukan cuma di level otak, tetapi langkah pemenangan yang paling utama. Misalnya, door to door campaign, training terhadap tim di lapangan, sampai pelatihan saksi sehingga memastikan suara yang dibutuhkan dalam Pilkada bisa menang.

Berapa tarif untuk layanan-layanan tersebut?

Saya enggak bisa sebut secara gamblang, tapi untuk survei kan jelas. Survei untuk kabupaten/kota, 400 responden antara Rp 120-150 juta sekali survei. Bisa dilakukan paket, ada diskon. (Survei) Pilkada provinsi, bisa Rp 225-350 juta, tergantung daerahnya. Kalau daerah yang sulit, apalagi Papua, itu harganya bisa dua kali lipat.

Tergantung jumlah responden dan kondisi daerah. Kalau jasa pemenangan, pendampingan, biasanya (dihitung) per bulan. Bagaimana eksklusivitas kami mendampingi calon akan dihargai per bulan. Lagi-lagi, tergantung seberapa sulit pertarungan dilakukan, itu dilihat dari survei. Semakin rendah hasil survei (elektabilitas), semakin mahal pendampingan.

Semakin tinggi hasil survei, semakin murah jasa pendampingan karena sebenarnya tugas konsultan tidak berat. Jasa pemenangan juga akan bergantung pada kondisi tadi, semakin kondisi di lapangan sulit karena hasil survei rendah, harganya akan semakin mahal.

Komponen apa yang membuat jasa konsultan politik jadi mahal?

Secara bisnis mana yang lebih mahal, ya di mobilizing. Level eksekusinya. Mahal itu juga kalau pendampingan sampai level saksi, tim pemenangan, mendampingi tim partai itu cenderung mahal karena betul-betul pasukan yang dibutuhkan akan banyak sekali.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com