Pemerintah Akan Negosiasi Soal Sertifikasi Kendaraan dengan Vietnam

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama dengan tim dari Kementerian lainnya akan bertolak ke Vietnam untuk menegosiasikan peraturan impor mobil.

Salah satu yang dinegosiasi mengenai sertifikasi kelaikan kendaraan berstandar Nasional Indonesia (SNI) dapat diterima oleh negara yang dikenal Negeri Paman Ho itu.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan menjelaskan, dengan adanya peraturan impor tersebut maka semua sertifikasi harus sesuai dengan ketentuan dari Vietnam.

"Sehingga kita harus paham dengan ketentuan Vietnam, supaya sertifikasi yang dilakukan di Indonesia bisa sesuai dengan di vietnam dan bisa diterima," ucap Oke saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Baca juga : Harus Uji Petik Setiap Ekspor Mobil, Menperin Sebut Aturan Vietnam Tak Wajar

"Mudah-mudahan semua sertifikasi yang ada di kita bisa diterima vietnam, tidak harus selalu sertifikasi vietnam," lanjut dia. 

Menurut Oke, jika dalam negosiasi tersebut tidak didapatkan titik temu antara kedua negara, maka dengan secara terpaksa pemerintah akan mengeluarkan sertifikat yang sesuai dengan ketentuan Vietnam.

"Ya pokoknya, kita lhiat negosiasinya, Apakah sertifikat dengan pabrikan atau apa. Dan, apakah sudah cukup yang sekarang ada dengan kentuan Indonesia," jelas dia.

Baca juga : Ekspor Mobil ke Vietnam Terancam Terhenti, Indonesia Lakukan Lobi

Sekadar informasi, regulasi impor yang dikeluarkan Vietnam melalui Decree No. 116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import Of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services) mengatur sejumlah persyaratan untuk kelaikan kendaraan termasuk emisi dan keselamatan. Peraturan tersebut telah berlaku sejak 1 Januari 2018.

Saat ini Vietnam merupakan salah tujuan ekspor Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor mobil penumpang ke Vietnam pada Januari-November 2017 mencapai Rp 3,25 trilun.

Namun, dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah memperkirakan potensi nilai ekspor yang hilang mencapai Rp 1,14 triliun selama periode Desember 2017-Maret 2018.

Baca juga : Presiden Tak Puas dengan Ekspor, Kemendag Akan Perbanyak Perjanjian Dagang