Bangun Infrastruktur, Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1 Persen di Akhir 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV 2017 mencapai 352,2 miliar dollar AS. Angka tersebut tumbuh sebesar 10,1 persen secara tahunan (yoy).

"Perkembangan ULN Indonesia pada kuartal IV 2017 relatif terkendali," tulis bank sentral dalam pernyataan resmi, Senin (19/2/2018).

BI menyatakan, perkembangan ULN ini terjadi baik di sektor publik maupun swasta. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.

Berdasarkan jangka waktu, struktur ULN Indonesia pada akhir kuartal IV 2017 terbilang aman. ULN tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,1 persen dari total ULN dan pada akhir kuartal IV 2017 tumbuh 8,5 persen (yoy) dan ULN berjangka pendek tumbuh 20,7 persen (yoy).

Baca juga : Naik 9,1 Persen, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 4.636 Triliun

Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir kuartal IV 2017 terutama dimiliki sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan.

Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,9 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan pada kuartal sebelumnya sebesar 77 persen.

Pertumbuhan ULN pada sektor keuangan, sektor industri pengolahan, dan sektor LGA meningkat dibandingkan dengan kuartal III 2017. Di sisi lain, ULN sektor pertambangan mengalami kontraksi pertumbuhan.

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal IV 2017 tercatat stabil di kisaran 34 persen. Selain itu, rasio utang jangka pendek terhadap total ULN juga relatif stabil di kisaran 13 persen.

Baca juga : Oktober 2017, Utang Luar Negeri RI Naik 4,8 Persen

Kedua rasio ULN tersebut masih lebih baik dibandingkan beberapa negara peers atau sekawasan.

"Bank Indonesia terus memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk meyakinkan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi," ungkap bank sentral.